Menengok Perkembangan Kasus Covid-19 di Tanah Air Jelang PPKM Level 4 Berakhir

Merdeka.com - Masyarakat masih menunggu kepastian soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Apakah PPKM level akan diperpanjang atau dihentikan pelaksanaannya. Saat ini seluruh mata dan telinga masyarakat mengarah pada pemerintah.

Paska PPKM darurat selesai diberlakukan pada 20 Juli 2021 lalu, sudah tiga kali pemerintah memperpanjang pemberlakuan PPKM level 4. Kebijakan PPKM diberlakukan pada 21-25 Juli 2021. Lalu diperpanjang pada 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021. Teranyar, PPKM kembali diperpanjang pada 3 hingga 9 Agustus 2021.

Sepanjang pemberlakuan PPKM level 4 pada 3-9 Juli 2021, kasus Covid-19 bergerak fluktuatif. Berikut perkembangan kasus Covid-19 di tanah air periode 3-8 Agustus atau saat penerapan ketiga kalinya PPKM Level 4:

3 AgustusPositif: 33.900 KasusSembuh: 31.324 KasusMeninggal: 1.598 Kasus

4 AgustusPositif: 35.867 KasusSembuh: 34.251 KasusMeninggal: 1.747 Kasus

5 AgustusPositif: 35.764 KasusSembuh: 39.726 KasusMeninggal: 1.739 Kasus

6 AgustusPositif: 39.532 KasusSembuh: 48.832 KasusMeninggal: 1.881 Kasus

7 AgustusPositif: 31.753 KasusSembuh: 39.716 KasusMeninggal: 1.588 Kasus

8 AgustusPositif: 26.415 KasusSembuh: 48.508 KasusMeninggal: 1.498 Kasus

Jika melihat kasus kumulatif, maka terlihat ada tiga provinsi dengan jumlah kasus paling besar. Ini berdasarkan pada data kasus Covid per 8 Agustus 2021. Tiga Provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Kasus kumulatif DKI Jakarta tercatat sebanyak 831.500 kasus. Jumlah kumulatif pasien sembuh sebanyak 808.048 orang. Sementara jumlah pasien meninggal mencapai 12.798 orang. Selanjutnya, kasus kumulatif Provinsi Jawa Barat tercatar sebanyak 636.982 kasus. Jumlah pasien sembuh mencapai 537.305 orang. Sementara jumlah pasien meninggal mencapai 10.377 orang. Kasus kumulatif di Jawa Tengah tercatat sebanyak 415.146. Kasus. Jumlah pasien yang sembuh tercatat sebanyak 347.490 orang. Sedangkan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 22.603 orang.

Jokowi Soroti Kasus di Luar Jawa-Bali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, untuk merespons cepat lonjakan kasus Covid-19 pada sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Arahan tersebut dia sampaikan saat memimpin rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/8).

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan itu ada di situ," tegas dia.

Kenaikan signifikan paparan virus corona di wilayah-wilayah itu terjadi dalam rentang dua minggu terakhir. Kasus positif di luar Jawa-Bali pada 25 Juli 2021 tercatat sebanyak 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru nasional.

Kemudian, per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen dari total kasus baru nasional. Lalu, per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen dari total kasus baru nasional.

Jokowi menyoroti lima provinsi di luar Jawa-Bali dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Riau dengan 13.958 kasus aktif.

Kemudian pada Jumat (6/8), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus aktif, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus aktif, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

"Hati-hati, ini selalu naik dan turun, dan, yang perlu hati-hati, NTT. NTT hati-hati. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus, NTT itu masih 886 (kasus aktif), tanggal 1 Agustus. (Tanggal) 2 Agustus, 410 kasus baru. Tanggal 3 (Agustus) 608 kasus baru. Tanggal 4 (Agustus) 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 (Agustus) kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus direspons secara cepat," ungkapnya.

Tiga Instruksi Presiden

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Jokowi penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi itu juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Pertama, membatasi mobilitas masyarakat.

"Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu," jelasnya.

Kedua, Jokowi meminta Panglima TNI untuk menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing. Mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan, sehingga kasus Covid-19 tidak menyebar luas.

"Respons secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau ndak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua," tegasnya.

Ketiga, Jokowi menginstruksikan agar para pasien positif Covid-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Jokowi meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum, seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.

"Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan yang segera harus merespons dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa, kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine tapi kalau enggak, ya lewat telepon pun enggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," paparnya.

Selain tiga hal tadi, Jokowi menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Untuk itu, dia meminta semua pihak mendukung vaksinasi Covid-19 nasional. Dia juga meminta para kepala daerah untuk segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.

"Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua, segera suntikkan. Karena kecepatan ini juga akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini," katanya.