Follow
Menhan sebut pembebasan sandera urusan negara, jangan saling klaim
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta kepada semua pihak untuk tidak mengklaim secara sepihak proses pembebasan empat WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Dia menegaskan, upaya pembebasan merupakan tugas negara yang memang melibatkan banyak pihak.
"Masa klaim klem, klaim klem. Itu pelajaran enggak boleh ditiru, urusan negara sama-sama. Bangsa ini berdoa, 200 juta berdoa itu yang dikabulkan," tegas Ryamizard di Lapangan Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Senin (9/5).
Ryamizard memastikan kondisi para sandera yang berada di tangan Abu Sayyaf dalam keadaan sehat dan selamat. Dia masih memantau terus keadaan seluruh sandera hingga bisa dilepaskan dari kelompok militan tersebut.
-
Kenapa Yaqut tidak mau cabut pernyataan nya? 'Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya. Untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis, mencabut itu saya enggak mau' kata Yaqut, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
-
Kenapa TNI AD membantah klaim pelaku? Narasi dalam video yang diunggah pelaku dalam video bahwa pelaku memiliki hubungan kerabat dengan Mayjen TNI Rifky Nawawi adalah tidak benar,' kata Kristomei saat dihubungi, Minggu (28/4).
-
Kenapa Brigjen Suryo harus menghindar dari penangkapan? Dia berusaha menahan Brigjen Suryo. Brigjen Suryo yang Ditodong Senjata Tetap Tenang, Dia Malah Menghardik Kapten Itu 'Kapten kamu tahu apa soal Dewan Revolusi? Saya lebih tahu soal Dewan Revolusi,' kata Brigjen Suryo.
-
Kenapa Abidzar tidak menanggapi isu perjodohan? 'Gue sih enggak nanggapin apa-apa, semua orang kan punya ekspektasi masing-masing dan gue pun enggak bisa mengiyakan dan mengenggakkan,' kata Abidzar di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, belum lama ini.
-
Siapa KSAD yang pernah menolak perintah Presiden Soeharto? Pria kelahiran Malang, Jawa Timur ini merupakan salah satu pejabat era Orde Baru yang bisa diandalkan. Presiden Soeharto menaruh kepercayaan tinggi terhadapnya. Meski demikian, ia dikenal sebagai pejabat Orde Baru yang bersih dan tidak korup.
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
"Yang penting, pertama kali sandera itu harus aman dan selamat. Kondisinya bagus, sampai sekarang bagus, kalau besok enggak tahu," ucap Ryamizard.
Sementara itu, Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi enggan mengomentari upaya pembebasan sandera yang diklaim banyak pihak. Sebagai prajurit, Edy memilih diam.
"Tunggu dengar, nanti kalau sudah dapet saya diam, nanti kan yang ribut orang-orang itu. Udahlah ngapain ribut-ribut," kata Panglima Kostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi.
Sebelumnya 10 ABK Warga Negara Indonesia (WNI) telah dibebaskan kelompok Abu Sayyaf pada Minggu (1/5) lalu. Seorang yang tidak diketahui secara misterius meninggalkan mereka di depan rumah Gubernur Sulu, Abdusakur Tan.
Polisi wilayah Provinsi Sulu, Wilfredo Cayat mengonfirmasi perihal pembebasan ini. Dia mengatakan 10 kondisi WNI dalam keadaan sehat.
"Kini 10 WNI sedang dipulihkan kondisinya dan siap dipindahkan ke Zamboanga. Mereka juga tengah dipersiapkan untuk dikembalikan ke pihak konsuler. Demikian informasi dari Cayat melalui sambungan telepon," seperti dikutip dari laman the Star, Minggu (5/1).
Lebih jauh, Cayat mengatakan 10 WNI ini adalah mereka yang disandera dari kapal tunda di perairan Sulu pada 28 Maret kemarin. Kepolisian setempat mengidentifikasi nama-nama tersebut, berikut daftarnya:
Peter Tonson, Julian Philip, Alvian Elvis Peti, Mahmud, Surian Syah, Surianto, Wawan Saputra, Bayu Oktavianto, Reynaldi dan Wendi Raknadian.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan ini untuk mencegah penggunaan fasilitas jabatan atau negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan.
Baca Selengkapnya
Dorongan agar Prabowo Subianto mundur dari kursi Menteri Pertahanan menguat.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca Selengkapnya