Menko Airlangga: Kasus Positif dan Aktif Covid-19 Masih Terkendali

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas tentang Penanganan Pandemi Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait hadir dalam rapat tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai mengikuti rapat terbatas mengatakan ada sejumlah pesan yang disampaikan Kepala Negara kepada publik. Pertama, kasus positif harian dan kasus aktif Covid-19 masih terkendali.

"Bahwa secara umum, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali," ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/6).

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyebut, jika dilihat dari persentase kasus aktif Covid-19, Indonesia lebih baik dari global. Per 6 Juni 2021, kasus aktif Covid-19 Indonesia hanya 5,3 persen, sedangkan global mencapai 7,5 persen.

Persentase kasus sembuh dari Covid-19 juga lebih baik dari dunia. Data kemarin, persentase kasus sembuh dari Covid-19 mencapai 91,9 persen, sementara dunia hanya 90,3 persen.

"Kematian memang masih tinggi dari global yaitu 2,8 persen. Sedangkan global 2,1 persen," sambungnya.

Meski kasus positif harian dan kasus aktif masih terkendali, Airlangga menyebut dalam dua pekan ke depan kemungkinan kasus yang disebabkan SARS-CoV-2 itu bertambah. Penambahan kasus ini dampak dari libur Lebaran Idulfitri 2021.

"Kalau kita lihat bahwa nanti disampaikan juga sesudah liburan Idulfitri diperkirakan tetap ada kenaikan hingga dua minggu ke depan," ujarnya.

Selain kasus positif dan kasus aktif, Airlangga juga menyampaikan apresiasi Jokowi kepada TNI dan Polri yang bekerja keras melakukan penyekatan dan mengawasi masyarakat nekat mudik.

"Kami berterima kasih kepada jajaran TNI, Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan pasca Lebaran kemarin telah berjalan dengan optimal," ucap dia.

Sebelumnya, Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo mengatakan banyak kasus Covid-19 di Indonesia yang tidak tersentuh testing. Bahkan, data yang dilaporkan pemerintah saat ini, hanya sepersepuluh dari total kasus Covid-19 sesungguhnya.

"Semua ahli sudah mengatakan kasus-kasus yang dilaporkan sekarang ini hanya sekadar 1/10 atau 1/8 dari kasus yang sesungguhnya," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (7/6).

Windhu menyebut, pemerintah daerah tidak transparan soal data Covid-19. Selain itu, pemerintah daerah tidak melaporkan data kasus positif dan kematian Covid-19 secara utuh kepada pemerintah pusat.

"Jadi kalau datanya sekian, mungkin yang dilaporkan cuma sekian. Separuhnya, seperempatnya. Belum lagi yang dicicil-cicil itu, baik positif maupun kasus kematiannya," jelasnya.

Tidak akuratnya data Covid-19 di Indonesia membuat para ahli kesulitan memprediksi puncak lonjakan kasus dan gelombang kedua. Terlebih lagi, Indonesia tidak memiliki kurva epidemik.

Padahal, kurva epidemik sangat penting untuk menentukan kapan kasus Covid-19 mulai terdeteksi dan pasien mengalami gejala terpapar virus SARS-CoV-2 itu.

"Anda tanya saja ke Satgas pusat itu, mana kurva epidemiknya. Nggk ada, kita nggk punya kurva epidemik. Kalau kita nggk punya kurva epidemik, kita nggk akan pernah bisa memprediksi. Jadi itu masalahnya kita ini," ujarnya.

"Data kita ini kalau mau jujur, tidak akurat. Dipakai untuk prediksi juga akan susah, bisa salah," sambungnya.