Menkum HAM sebut pencegahan korupsi di Indonesia menurun
Merdeka.com - Berakhirnya tahun 2014, menandai berakhirnya kinerja tahunan di setiap institusi Negara. Laporan hasil kerja pertahun mulai dipaparkan. Seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) menyampaikan capaian prestasi kinerja di institusinya.
Tak hanya berbagai peningkatan akuntabilitas, pada kesempatan itu, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyinggung menurunnya prestasi pencegahan korupsi di Indonesia. Menurutnya, nilai indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini yakni 3,4 atau peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.
"Hal ini menggambarkan masih belum mencapai target RPJM 2009-2014, yaitu 5 atau masih jauh dari nilai yang ditargetkan dalam Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yaitu peringkat 40 besar," kata Yasonna dalam sambutannya pada acara refleksi akhir tahun 2014 di Kemenkumham, Jakarta.
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
Untuk memperbaiki hal tersebut, Yasonna berpendapat perlunya pembinaan setiap individu. Maka, tambah dia, harus ada revolusi mental anti korupsi.
"Dengan pembinaan integritas individu, anti korupsi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dalam hal perubahan mindset dan culture set," tuturnya.
Yasonna menambahkan, dalam mengoptimalkan hasil perlu dukungan dari para pimpinan maupun pihak lainnya. Dengan catatan, tidak saling menjatuhkan.
"Tentunya pola pemeriksaan tidak lagi mencari-cari kesalahan, tetapi sebagai quality assurance dan consulting yang membantu Unit Kerja yang memberi nilai tambah untuk memperkuat capaian kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM," katanya.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaIndeks persepsi korupsi di Indonesia berada di posisi 34, turun dari posisi 38 di 2015.
Baca SelengkapnyaSurvei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.
Baca SelengkapnyaHadi memperbaharui sistem aduan dengan Sistem Aplikasi Aduan Pungli agar masyarakat mudah untuk melapor.
Baca SelengkapnyaSemakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi.
Baca SelengkapnyaBPS sarankan hal ini untuk memperbaiki budaya antikorupsi ke depan.
Baca SelengkapnyaHasil SPI KPK menunjukkan skor integritas untuk tahun 2023 sebesar 71.
Baca SelengkapnyaJohanis Tanak mengatakan, Indeks Perilaku Antikorupsi menurun menandakan tingkat korupsi di Indonesia mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaMenko Hadi mengatakan pungutan liar masih terjadi di kawasan wisata konvensional
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca Selengkapnya