MenPAN-RB sebut tingkat korupsi di lingkaran birokrasi cukup tinggi
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menilai birokrasi Indonesia saat ini tengah dalam keadaan 'sakit', dan harus segera diobati. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif hingga efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas.
"Penyakit yang saya maksud dimaksud masih banyaknya pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal lebih besar dari belanja publik," kata Asman dalam Rakor Reformasi Birokrasi Pemeeintah Daerah (Pemda) di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Kamis (29/3.
Asman menambahkan, kondisi ini jelas membatasi Pemda dalam memberikan pelayanan baik terhadap publik. Menurutnya, Pemda hanya sibuk mengurusi urusan internal, sehingga pelayanan publik terabaikan.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan pelayanan publik? Rangkaian peringatan HDKD akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial serta pertandingan olahraga dan seni. Kemenkum HAM juga akan melaksanakan pelayanan publik, di antaranya pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU Online, pelayanan Kekayaan Intelektual Online, pelayanan paspor, pelayanan hukum, pelayanan bisnis dan HAM, hingga acara puncak pada Hari Kemenkum HAM (HDKD) ke 78 pada 19 Agustus 2023 mendatang.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Mengapa Indonesia masih perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan? Posisi Indonesia yang berada di peringkat 39 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, terutama dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lebih maju seperti Taiwan dan Korea Selatan.
-
Bagaimana BPIP ingin memperbaiki etika penyelenggara negara? Sebagai upaya konkret, BPIP menggarisbawahi pentingnya pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kantian, dimana pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Bagaimana Gus Ipul mendorong kinerja ASN Pasuruan? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
"Begitupun pada tingkat korupsi di lingkaran birokrasi cukup tinggi. Buktinya, belakangan banyak kepala daerah yang ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) mulai dari dugaan penyuapan, menjual jabatan, penerimaan fee proyek tertentu, pengesahan RAPBD, gratifikasi untuk memperoleh perizinan dan sebagainya," bebernya.
Selain itu, banyak perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara serampangan. Banyak juga anggaran pembangunan yang dihabiskan tetapi tidak tepat sasaran dan boros. Selanjutnya kualitas SDM pegawai belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah. Secara kuantitas, jumlah ASN mencapai 4,5 juta orang.
"Kalau dihitung dari jumlah, seyogiyanya sudah cukup baik untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. Tapi dari sisi kualitas, tidak mudah diandalkan menjadi birokrat berkualitas," pungkasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaMenkMenkopolhukam Moch Mahfud Md mengakui masih buruknya kualitas aparat penegak hukum (APH) di Indonesia yang turut memengaruhi penegakan hukum di tanah air.
Baca SelengkapnyaPemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaPrabowo menginginkan agar masalah ini dibenahi. Karena prosedur birokrasi kerap dilanggar.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Megawati meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto menyinggung soal ikan busuk dan kaitan dengan korupsi di negeri ini. Prabowo mengingatkan untuk menjalankan pemerintahan bersih.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca Selengkapnya