Follow
Menpan Yuddy sebut Jokowi setujui gaji 13 cair di bulan puasa
Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri tidak akan lama lagi cair. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo juga sudah merestui pencairan gaji ke-13 dilakukan pada Ramadan.
"Gaji 13 itu sudah secara izin prinsip dan administrasi selesai. Tinggal nunggu tanda tangan bapak presiden saja. Dan presiden sendiri ingin segera itu dikeluarkan pada bulan puasa," kata Yuddy di Bandung, Selasa (9/6).
Menurut Yuddy, kebutuhan masyarakat pada Ramadan biasanya meningkat. Apalagi harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Sehingga dia memutuskan enggan mengulur pencairan gaji ke 13. Distribusi pencairan gaji ke-13 diharapkan bisa segera dilakukan ketika Ramadan.
-
Siapa yang menerima gaji ke-13? Video tersebut diawali dengan Pak Bhabin yang keluar dari rumah dengan membawa sebuah bantal.
-
Bagaimana Pak Bhabin menghabiskan gaji ke-13? Ternyata, uang itu adalah gaji ke-13 Pak Bhabin yang sudah habis untuk keperluan yang lain, yaitu ganti mesin motor. Maka dari itu, uang gaji ke-13 tersisa yang bisa diberikan kepada istrinya hanya senilai Rp100.
-
Siapa yang mengalami tunggakan gaji? Melalui unggahan terbarunya, ia menyatakan adanya tunggakan gaji dari klub kepada dirinya dan beberapa rekan setimnya.
-
Bagaimana PKD mendapatkan gaji? Honor atau gaji yang diterima oleh anggota PKD 2024 diatur berdasarkan Surat Menkeu nomor 5/5715/MK.302/2022.
-
Siapa yang akan menyumbangkan gaji dan tunjangan nya? Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman berkomitmen akan memberikan gaji dan tunjangannya ke yatim piatu.
-
Dokumen apa saja yang diperlukan? Berikut berkas persyaratan yang perlu diperhatikan; 1) Fotokopi rekening tabungan haji ukuran 100% sebanyak 2 lembar. 2) Fotokopi KTP ukuran 100% sebanyak 5 lembar. 5) Fotokopi surat kesehatan ukuran 100% yang mencantumkan tinggi badan, berat badan, dan golongan darah sebanyak 2 lembar.
"Sebagian besar PNS-kan membutuhkan itu. Semua harga naik. Jadi gaji 13 bisa ringankan biaya puasa. Secepatnya. Dana sudah ada, izin prinsip dari Menkeu sudah selesai. Tapi banyak sekali yang harus ditandatangani, Presiden sudah oke," ujar Yuddy.
Yuddy mengatakan, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil setiap tahunnya. Tetapi, dia meminta aparat negara juga mesti menggenjot kinerja, terutama dalam pelayanan publik. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mengenai besarannya baik untuk THR dan gaji ke-13, Kementerian Keuangan masih menunggu pengumuman dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca Selengkapnya
Namun, THR tetap diberikan secara penuh kepada PNS maupun pensiunan meski pembayaran di lakukan setelah Lebaran.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu buka suara terkait isu penghentian pembayaran gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi viral di platform sosial media Facebook.
Baca Selengkapnya
Sementara THR bagi CPNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan umum dan tunjangan kinerja.
Baca Selengkapnya
Gaji ke-13 pensiunan ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun, dan potongan sejenis lainnya. Pembayarannya hanya dikenakan pajak penghasilan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah blak-blakan soal pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 PNS tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi bercerita bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selalu bolak-balik menghampirinya untuk meminta persetujuan kenaikan tukin diinstansinya.
Baca Selengkapnya
Andi Gani menyampaikan kepada Jokowi bahwa iuran tersebut akan memberatkan para buruh yang saat ini sudah memiliki banyak potongan gaji.
Baca Selengkapnya
Gaji ke-13 pensiunan ini tidak dikenakan potongan iuran, kredit pensiun, dan potongan sejenis lainnya.
Baca Selengkapnya
Ada PNS yang tidak bakal menerima gaji ke-13 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP tersebut.
Baca Selengkapnya