Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menpora: Tidak ada pemotongan gaji pegawai untuk Rio Haryanto

Menpora: Tidak ada pemotongan gaji pegawai untuk Rio Haryanto Menpora Imam Nahrawi. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menegaskan kabar yang menyebut dirinya menyunat gaji PNS untuk mendukung Rio Haryanto, pebalap Indonesia di Formula 1, tidak benar. Imam berdalih dirinya hanya meminta pegawai memberikan sumbangan seikhlasnya.

"Gak ada itu pemotongan (gaji pegawai Kemenpora), yang ada adalah seikhlasnya bantu Rio Haryanto, berapapun asal ikhlas," ucapnya ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (4/3).

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Hukum Kemenpora, Amar Ahmad menjelaskan tidak ada pemotongan gaji pegawai Kemenpora. Menurutnya, Menpora hanya ingin anak buahnya membuat gerakan solidaritas merah putih untuk Rio.

"Ini sama sekali tidak ada istilah pemotongan gaji.Hanya gerakan solidaritas untuk Rio. Karena kalo tidak ikhlas gak ada berkahnya," ucapnya.

Amar menjelaskan gerakan solidaritas untuk Rio diawali dari pegawai Kemepora yang bisa memberikan seikhlasnya untuk Rio. Kemudian, uang solidaritas itu tidak dikelola oleh Kemenpora melainkan langsung diberikan kepada pihak manajemen Rio.

"Nominalnya pun tidak diwajibkan berapa. Jangan pikirkan berapa jumlahnya ini adalah wujud motivasi untuk Rio bisa mengibarkan merah putih di event mereka," bebernya.

"Jarang loh anak bangsa yang bisa masuk ke ajang seperti ini dan itu hanya beberapa saja dan Kemenpora perlu mendukung hal tersebut," tambahnya.

Baca juga:

Banjir kritik untuk Menpora mau potong gaji PNS demi Rio Haryanto

Menpora potong gaji pegawai demi Rio di F1, DPR sebut itu hak orang

Menpora klaim cuma jatuhkan sanksi administratif, bukan bekukan PSSI

Menpora: Doa, tahajud dan ayat kursi antarkan Rio Haryanto masuk F1

Agum Gumelar akhirnya bertemu menpora Imam Nahrawi

Didampingi Menpora, JK luncurkan logo dan maskot Asian Games 2018

Imam pastikan pemerintah tak gabung Komite Ad-Hoc Reformasi (mdk/lia)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jika Jadi Presiden, Ganjar Tegaskan Tak Akan Janjikan Relawan Masuk Kabinet dan Komisaris
Jika Jadi Presiden, Ganjar Tegaskan Tak Akan Janjikan Relawan Masuk Kabinet dan Komisaris

Meskipun, kata Ganjar, kinerja dan suara para relawan sangat membantunya untuk meraih kemenangan.

Baca Selengkapnya
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana
Iuran Tapera Disebut buat Program Makan Gratis Prabowo & Bangun IKN, Begini Kata Istana

Iuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri

Baca Selengkapnya
Moeldoko: Program Tapera Tidak akan Ditunda
Moeldoko: Program Tapera Tidak akan Ditunda

Pemotongan gaji bagi karyawan swasta maupun mandiri akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
Kabar Bahagia: MenPAN-RB Jelaskan Tak Ada PHK Massal 2,3 Juta Honorer, Solusinya Begini
Kabar Bahagia: MenPAN-RB Jelaskan Tak Ada PHK Massal 2,3 Juta Honorer, Solusinya Begini

"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tak Jadi Hapus 2,3 Juta Tenaga Honorer Pada 28 November 2023
Ternyata, Ini Alasan Pemerintah Tak Jadi Hapus 2,3 Juta Tenaga Honorer Pada 28 November 2023

Azwar Anas telah berkirim surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
BP Tapera: Pekerja Gaji di Atas UMR Wajib Bayar Iuran Tapera
BP Tapera: Pekerja Gaji di Atas UMR Wajib Bayar Iuran Tapera

Masyarakat yang gajinya di bawah upah minimum tidak perlu khawatir gajinya akan terpotong oleh iuran tabungan Tapera.

Baca Selengkapnya
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan

Dalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN
Mendagri soal Kepala Desa hingga Camat Tak Terima THR Lebaran 2024: Rekan-Rekan Ini Bukan ASN

Kepala desa maupun camat tidak masuk sebagai kategori penerima THR.

Baca Selengkapnya
Potong Upah Karyawan, Gaji Komisioner BP Tapera Ada yang Mencapai Rp43,3 Juta per Bulan
Potong Upah Karyawan, Gaji Komisioner BP Tapera Ada yang Mencapai Rp43,3 Juta per Bulan

Komite Tapera berhak mendapatkan honorarium, insentif, dan manfaat tambahan lainnya untuk meningkatkan kinerja.

Baca Selengkapnya
TPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja
TPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja

Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.

Baca Selengkapnya