Menteri LHK Janji Usut Kasus Penambangan Emas Ilegal di Lebak

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengaku akan mengusut aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di Lebak, Banten. Pihaknya juga akan membuka kemungkinan menertibkan izin penambangan emas ilegal itu.

"Di Lebak juga sudah ada pengelolaan emasnya. Jadi dialihkan kegiatannya atau pengolahan emasnya tanpa merkuri atau ditertibkan izinnya. Sekarang yang jadi masalah adalah kita dalami lagi," kata Siti di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Rabu (8/1).

Siti menuturkan, kasus tambang ilegal sebenarnya bukan urusan pemerintah daerah. Kasus tersebut bisa ditangani melalui sinergi semua pihak.

"Jadi sebenarnya enggak bisa Pemda, penambangan ilegal bukan urusan Pemda. Tapi kita mesti lihat lagi urusan pemerintah dibagi ada SDM dan ada diletakkan ke Provinsi dan selalu bersinergi," lanjut Siti.

Pihaknya akan menjatuhkan sanksi administrasi hingga pembekuan izin bila pengusaha tambang emas kedapatan melakukan pelanggaran.

"Tapi kalau terkait dengan masyarakat, itu beda-beda enforcementnya, ada yang hard ada yang soft," ungkap Siti.

Siti menugaskan tiga dirjen untuk menangani masalah ini, yaitu Dirjen Konservasi, DAS dan Penegakan Hukum serta Dirjen Pengendalian.

"Jadi kalau terkait masyarakat kita sudah punya contohnya kayak di Kalimantan Selatan dari penambang ilegal sudah jadi petani agro forestry sekarang. Transformasi ekonominya sudah dilakukan," kata Siti.

Sebelumnya Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menjelaskan banjir bandang dan longsor yang menimpa enam kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten, diduga akibat pembalakan liar dan penambangan emas ilegal.

"Selain ada penambangan liar, kemudian juga melakukan penambangan-penambangan yang itu di wilayah yang tidak diperuntukkan untuk itu kan. Akhirnya klimaksnya itu tadi, terjadi bencana banjir itu," kata Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, kepada sejumlah awak media, Jumat (03/01).

Menurut Iti, curah hujan tahun ini tidak begitu deras dibandingkan tahun 2018. Namun terjadi bencana alam banjir dan longsor yang parah.

Dia menyatakan Pemkab Lebak tidak bisa berbuat banyak di kawasan tersebut lantaran masuk ke dalam Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Wilayah longsoran dan banjir bandang berada di daerah dengan kemiringan mencapai 90 derajat.

Terpisah, Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Dadang Herli Saputra siap bersinergi dengan Pemerintahan Daerah, khususnya Pemkab Lebak untuk menindak pelaku pembalakan liar.

"Kalau memang di sana ada illegal logging kita akan evaluasi," kata dia.

Dadang menambahkan bahwa dalam penanganan dugaan perkara tersebut pihaknya bukan saja mengedepankan aspek hukum. Aspek sosial masyarakat juga menjadi pertimbangan yang harus selaras sejalan.