Menteri Pertahanan: TNI Tak Boleh Sedikit Pun Miliki Ambisi Kekuasaan
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan TNI tak boleh memiliki ambisi kekuasaan. Sebab, menurutnya, politik TNI adalah politik negara. Hal ini ditegaskan dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI di Gedung AH Nasution, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7).
"Dari sejak terbentuknya, TNI adalah tentara rakyat. Berarti kita adalah pengayom bangsa dan TNI harus berdiri di atas semua golongan apapun juga. Artinya politik TNI adalah politik negara dan TNI tidak boleh sedikit pun memiliki ambisi kekuasaan. Saya tegaskan di sini bahwa politik adalah politik negara dan kita harus selalu bersatu," jelasnya.
TNI, lanjut Ryamizard adalah organisasi panggilan negara, artinya TNI adalah organisasi pejuang. "Kita bukan organisasi bayaran dan kita bukan organisasi yang dibentuk karena kepentingan tertentu," tegasnya.
-
Kenapa TNI dibentuk? TNI dibentuk sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda demi mempertahankan kemerdekaan.
-
Apa kewajiban utama TNI? Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.
-
Apa tugas utama TNI? Tugas pokok TNI dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
-
Apa kekuatan utama TNI? Situs pemeringkat kekuatan militer Global Fire Power (GFP) menaikkan peringkat TNI menjadi tentara ke-13 terkuat di dunia.
-
Siapa yang mengesahkan TNI? Sehingga pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).
TNI terikat sumpah untuk menjaga ideologi Pancasila sesuai marga kedua Sapta Marga. Para anggota maupun purnawirawan TNI memiliki tugas mulia yaitu menjaga Pancasila sebagai ideologi negara. Ryamizard juga mengajak para purnawirawan untuk mencegah dan melawan pihak-pihak yang ingin mengubah ideologi Pancasila.
"Karena hakikat dari ancaman ini ujung-ujungnya adalah perpecahan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa ideologi Pancasila memiliki kekuatan dan kesaktian yang maha dahsyat. Beberapa kali ideologi Pancasila mengalami berbagai macam cobaan dari kekuatan ideologi kiri dan kanan yang akan mengubah bangsa ini dan berupaya untuk mengganggu persatuan bangsa. Di sinilah kita harus tetap tegak berdiri dan kuat menghadapi cobaan-cobaan ini," jelasnya.
Silaturahmi purnawirawan TNI ini dihadiri para purnawirawan jenderal seperti Agum Gumelar, Djoko Santoso, Kiki Syahnakri dan sejumlah purnawirawan lainnya. Selain itu hadir pula Kepala Staf Angkatan, beberapa perwakilan Pati TNI, pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan perwakilan berbagai elemen masyarakat.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berjanji seluruh prajurit TNI tidak akan bertindak arogansi.
Baca Selengkapnya"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.
Baca SelengkapnyaSejak dipisahkannya Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dari ABRI per 1 April 1999, istilah Panglima ABRI diganti menjadi Panglima TNI
Baca SelengkapnyaIa juga melontarkan pernyataan menarik. Yudo mengaku bahwa tak ingin satuan TNI diremehkan.
Baca SelengkapnyaMegawati menyayangkan aksi sejumlah anggota TNI tersebut.
Baca SelengkapnyaSeorang presiden terpilih selain sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga memiliki jabatan sebagai Panglima Tertinggi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaPrabowo berpesan agar taruna dan tarun giat belajar agar kelak menjadi personel TNI yang dapat diandalkan.
Baca SelengkapnyaPuan percaya TNI ke depan akan semakin hebat dalam menjaga rakyat dan kedaulatan NKRI serta selalu berjaya di darat, laut, udara, serta dunia siber.
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya