Meradangnya Menhan tanggapi ucapan Panglima soal 5000 senpi ilegal

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu angkat bicara soal pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut adanya 5.000 senpi ilegal masuk ke Indonesia. Riabuan senpi ilegal itu disebut Gatot didatangkan oleh institusi tertentu.

Menhan mengaku lelah menanggapi isu tersebut. Lantas, ia membenarkan adanya pembelian senpi dalam partai besar. Namun, tidak sampai 5.000 yang disebut Gatot.

"Bukan 5000, 500 kok. Ini kan dari BIN. 521 pucuk. Pelurunya 72.000 750 butir," kata Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Senpi tersebut mempunyai izin pembelian resmi dari PT Pindad untuk kemudian dikirimkan ke Kementerian Pertahanan pada Mei 2017.

Ia hanya menertawakan adanya salah komunikasi dari maraknya isu yang berkembang. Malah, ia menuding ada pihak yang tengah menikmati adanya salah komunikasi tersebut. Mereka tertawa dan bertepuk tangan.

"Kalau begini ada yang seneng kok ada yang tepuk tangan kok. Mau ditepukin? Lagi main bola aja berkelahi suporternya," ujarnya dengan meninggikan nada suara.

Dia mengingatkan seharusnya seluruh masyarakat bisa menjaga bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan tidak menjelekan satu sama lain.

"Kenapa harus dijelek-jelekan. Saya pembantu Presiden di Kemenhan. Yang pembantu dan penasihat utama urusan pertahanan itu saya, enggak ada yang lain lain," imbuh dia.

Lebih jauh, Menhan menjelaskan pembelian 500 pucuk senjata api dari Pindad sudah ditanda tangani

Wakil Kepala BIN Letjen TNI Teddy Lakhsama. Dalam surat berkop resmi Badan Intelijen Negara dan berklarifikasi rahasia ditunjukan Ryamizard terdapat permohonan izin pembelian senjata SS2-V2 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 521 pucuk buatan PT Pindad.

"Masalah pembelian ini Menhan sudah tandatangan Mei 2017 tandatangan Wakil BIN," tegasnya.

Ia terpaksa membeberkan hal tersebut lantaran menilai banyak orang awam yang seenaknya beropini terkait pembelian senjata. Padahal, semua sudah diatur undang-undang.

"Saya sebenarnya sudah malas mau ngomong. Karena sudah terlalu banyak orang yang ngomong dari pemikirannya masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ada UU-nya," katanya.

Untuk itu, ia mengungkap tidak perlu membesar-besarkan permasalahan tersebut. Karena dalam undang-undang pembelian senjata atau menjual senjata harus disetujui oleh Menhan.

"TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumham dan Bea Cukai, bahkan Kementerian Kehutanan itu harus mintanya ke Menteri Pertahanan (persetujuan)," katanya.

Dia juga tidak ingin memanas-manasi tetapi ingin memperjelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena dia merasa bertanggungjawab agar tidak terjadi lagi kesalahan komunikasi antarinstitusi negara.

"Menhan itu mengurusi pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek, itu yang tanggung jawab saya, yang digantung saya kok. Bukan siapa-siapa," papar dia.

Tidak hanya itu, dalam surat tersebut, BIN juga mengajukan pembelian amunisi tajam sebanyak 72.750 butir. Dalam keterangannya, pihak BIN menyebut seluruh senjata akan digunakan dalam mendukung kegiatan latihan taruna dan taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Selain ditujukan kepada Menteri Pertahanan, surat permohonan itu juga dikirimkan kepada Panglima TNI.

Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu disampaikan Jenderal Gatot dalam silaturahim TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (22/9).

Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn), Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lainnya.