Merasa disudutkan JPU KPK, Fredrich Yunadi diminta hakim jangan baper

Merdeka.com - Ketua Majelis Hakim sidang perintangan penyidikan korupsi e-KTP, Saifuddin Zuhri mengimbau Fredrich Yunadi selaku terdakwa tidak menyimpulkan jalannya persidangan. Fredrich menganggap Jaksa Penuntut Umum pada KPK menggiring opini saksi di persidangan.

Hal itu bermula saat Fredrich mengonfirmasi resume medis milik Setya Novanto usai menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Fredrich menegaskan, resume medis milik Novanto yang ada padanya merupakan salinan yang dia ambil dari petugas keamanan kediaman Novanto.

Namun, Deisti mengaku tidak tahu. Dia mengatakan, baru mengetahui resume tersebut adalah salinan saat sang ajudan menyampaikan kejadian itu di proses penyidikan di KPK.

Fredrich kembali menjelaskan kronologi kepemilikan resume tersebut hingga Ketua Majelis Hakim, Saifuddin Zuhri meminta Fredrich tidak perlu menjelaskan hal tersebut kepada Deisti sebagai saksi.

"Sudah, sudah, saksi tidak tahu nanti bisa disampaikan pembelaan," ujar Hakim Saifuddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (3/5).

Fredrich beralasan dirinya bersikukuh menjelaskan kronologi perolehan resume medis tersebut lantaran menganggap Jaksa Penuntut Umum kerap kali menyudutkannya.

"Bukan begitu yang mulia ini saya jelaskan supaya saya tidak dituduh mencuri atau bagaimana. Karena Jaksa Penuntut Umum ini suka begitu," ujarnya.

"Di sini tidak ada yang menuduh Anda, mungkin perasaan Anda saja kalau begitu," jawab Hakim Saifuddin.

Diketahui, Frederich Yunadi selaku mantan kuasa hukum Novanto didakwa telah melakukan upaya perintangan penyidikan terhadap Novanto. Fredrich diduga telah melakukan rekayasa kecelakaan dan telah memesan satu kamar VIP pada RSMPH untuk novanto sebelum terjadi kecelakaan.

Baik Fredrich dan Bimanesh pun saat ini didakwa melanggar Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.