Merasa gagal, pejabat di era Jokowi dan Ahok ini berani mundur

Merdeka.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya, Sabtu (26/12) malam. Dirinya merasa tak 'becus' mengatur kemacetan yang ada di Ibu Kota.

Pengunduran diri Djoko ini pun mengingatkan kita kepada beberapa pejabat lain di era Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekarang ini, yang mengambil langkah serupa.

Seperti Kadis Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto dan Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito. Keduanya sontak mengundurkan diri dari jabatannya secara tiba-tiba.

Ketiganya ini hengkang karena merasa kinerjanya selama memimpin tak sesuai harapan. Berikut pengunduran diri ketiga pejabat itu:

Usai dikeritik Ahok, Kepala Dinas Tata Air DKI mengundurkan diri

Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri itu dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika."Saya dengar begitu (mengundurkan diri). Tapi suratnya (pengunduran diri) belum sampai ke BKD," kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (2/12).Dikonfirmasi terpisah, Tri Djoko mengatakan faktor kesehatan, menjadi alasan dirinya mundur dari jabatannya. Meski begitu, dirinya masih enggan berkomentar banyak soal pengunduran dirinya. Namun isu beredar, Tri Djoko mundur karena keritikan pedas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kinerjanya."He-he-he. Anda tahu dari mana? Untuk sementara ini, saya no comment dulu. Tapi pada dasarnya, saya juga tidak menyangkal kabar itu," tandas mantan Bupati Kepulauan Seribu itu.Tri juga mengaku sering merasa kecapekan dan ingin beristirahat menikmati masa tuanya. Sehingga dia memilih untuk mengajukan pensiun dini. "Sebagai staf, saya akan pensiun pada usia 58 tahun. Tapi kalau saya bertahan pada (jabatan) eselon dua, bisa (pensiun) sampai 60 tahun," terangnya.Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya melantik Tri Djoko sebagai Kepala Dinas Tata Air pada 3 Juli 2015 lalu. Baru 6 bulan menjabat, Ahok dikabarkan sempat akan mengganti Tri Djoko saat pelantikan pejabat eselon III dan IV. "Memang enggak maksimal. Misal dinas tata air," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/9).Ahok menilai kinerja Djoko dalam hal normalisasi waduk belum sesuai kemauannya. Pengerjaan pengerukan waduk dinilainya terlalu lama. "Alat berat saya udah bilang kalau cuma ngeruk-ngeruk waduk kenapa sih enggak kasih 23 jam aja itu alat bekerja. Alasannya enggak ada operator. Waduh itu kan alasan saja. Masak swasta operator kita enggak bisa dapat?" Loh kalau enggak cukup operator, beli alat sama saja dong?" jelasnya.Dia menduga alasan itu cuma akal-akalan. "Lalu ke mana ujung kalimatnya? Kita sewa saja sama swasta. Artinya apa? Kickback. Kalau sama swasta kita bisa bagi-bagi duit," pungkasnya.

Gagal atasi macet saat libur Natal, Dirjen Perhubungan Darat mundur

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini diungkapkannya secara tiba-tiba saat menghadiri konferensi pers dengan Kakorlantas Polri Irjen Condro Kirono di Kantor Kementerian Perhubungan, Sabtu (26/12).Pernyataan pengunduran diri tersebut sempat membuat awak media kaget. Sebab, Djoko beserta Kakorlantas Irjen Pol Condro Kirono awalnya menggelar konferensi pers untuk mengumumkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang pada masa angkutan natal 2015 dan tahun baru 2016. Di akhir berlangsungnya konferensi pers, Djoko memotong pembicaraan dan menyatakan bahwa dirinya hengkang dari jabatan yang ia pegang selama ini. Djoko merasa kemacetan parah yang terjadi sejak Rabu (22/12) malam di sejumlah ruas tol menjadi tanggung jawab dirinya."Saya bertanggungjawab atas kemacetan kemarin, oleh sebab itu saya berhenti jadi Dirjen Perhubungan Darat," kata Djoko di kantor Kemenhub, Sabtu (26/12).Sontak pernyataan Djoko membuat heboh orang yang berada di ruangan tersebut. Beberapa pertanyaan pun langsung menjuru ke Djoko. Salah satunya pembahasan pemberhentian kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Ini saya baru mau bilang (Jonan). Besok atau senin mungkin saya layangkan surat resmi pengunduran diri," tutupnya.Saat ditanya, apakah ada tekanan berat sampai membuatnya harus mengundurkan diri, dia membantahnya. "Nggak ada, nggak ada. Ini karena saya bertanggungjawab," katanya sembari berlalu di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Sabtu (26/12). Seperti diketahui, kemacetan parah terjadi di ruas Tol Cikampek hingga Cipali. Banyak pengguna jalan mengeluhkan dengan kemacetan yang terjadi.

Tak mampu capai target pajak, Dirjen Pajak Sigit mengundurkan diri

Mantan Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito telah mengundurkan diri dari jabatannya per 2 Desember 2015. Sigit mengaku malu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena tak mampu mengejar target penerimaan pajak yang dipatok APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294 triliun."Sudah lama saya memikirkan (pengunduran diri), bulan September saya minta maaf kepada DPR, saya mau mundur, karena sudah nambah kan shorfall (kekurangan pajak) dari Rp 120 triliun jatuh ke Rp 160 triliun, saya sudah malu itu," kata Sigit di kantornya, Jakarta, Rabu (2/12).Menurut dia, seiring berjalannya waktu, dirinya masih tidak mampu mengejar setoran penerimaan pajak hingga akhirnya mengundurkan diri. Bahkan, Sigit memperkirakan target pajak hanya mencapai 80 persen. "Shortfall naik lagi jadi Rp 185 triliun sekarang naik lagi menjadi Rp 225 triliun. Target tidak mungkin tercapai, itu hitungan saya. Kurang 80 persen saya harus mengundurkan diri, malu," kata dia.Untuk itu, Dia memilih mengundurkan diri sebelum akhir tahun. Kendati demikian, Sigit mengaku siap untuk terjun ke lapangan dalam menggenjot penerimaan negara. "Mendingan saya sekarang mengundurkan diri tapi membantu dengan cara langsung ke lapangan karena waktu ke DJP tidak sempat," jelas dia.Sigit berharap Ken Dwijugiasteadi yang ditunjuk menjadi Plt Dirjen Pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak hingga di atas 80 persen. Hal ini, kata dia, semata-mata untuk menyelamatkan tunjangan pegawai pajak. "Sebetulnya saya harapkan 85 persen (penerimaan pajak) ternyata tidak mungkin. Saya sekarang minta jangan sampai di bawah 80 persen. Teman-teman kasihan di potong 20 persen (gajinya)," pungkas dia.Mundurnya Sigit Priadi Pramudito dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Senin (1/12) malam, membuat banyak pihak terkejut. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan dadakan dari Sigit mengingat pemenuhan target penerimaan pajak menyisakan 1 bulan lagi."Beliau sudah menjelaskan beliau kan diangkat dengan janji pencapaian target sekarang nampaknya sampai bulan November lalu sulit mencapai target yang beliau janjikan. jadi itu saya kira itu satu sportifitas," TUTUP Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko bidang Perekonomian, Bobby Hamzar Rafinus, saat ditemui di kantornya, Rabu (2/12). (mdk/eko)