Meski Berstatus Terdakwa Korupsi, Johan Dibolehkan Ikuti Pelantikan Jadi Wagub OKU

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Sumatera Selatan mengizinkan terdakwa Johan Anuar hadir dalam pelantikan dirinya sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, hasil pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Hanya saja, diperlukan pengawalan karena statusnya sebagai tahanan.

Juru bicara PN Klas IA Khusus Sumsel Abu Hanifah mengungkapkan, izin tersebut sebagai hak Johan sebagai wabup terpilih yang bakal dilantik oleh Gubernur Sumsel maupun Menteri Dalam Negeri. Izin tersebut diberikan dalam pelantikan langsung maupun virtual.

"Dia berhak dihadirkan dalam pelantikan sebagai Wabup OKU terpilih," ungkap Hanifah, Jumat (19/2).

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat izin terkait pelantikan Johan. Surat itu disertai dengan dokumen pelantikan sebagai payung hukumnya.

"Sejauh ini kami belum menerima suratnya. Jika nanti keluar izin, harus dikawal karena yang bersangkutan adalah tahanan," ujarnya.

Dia menambahkan, proses sidang Johan saat ini masih keterangan saksi. Setelah pelantikan, statusnya sebagai Wabup OKU biasanya dinonaktifkan dan jika terbukti bersalah akan diberhentikan.

"Setelah vonis dan dinyatakan bersalah baru diberhentikan," kata dia.

Kuasa hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati mengaku belum menerima pemberitahuan terkait pelantikan. Dia menegaskan kliennya harus dilantik sesuai perundang-undangan karena hasil sah dari pilkada serentak tahun lalu.

"Klien saya masih terdakwa bukan terpidana, jadi harus dilantik," ujarnya.

Diketahui, Johan Anuar dijerat kasus dugaan tipikor pengadaan lahan kuburan di OKU senilai Rp6,1 miliar dari APBD 2012 dan ditemukan kerugian negara sebesar Rp3,49 miliar. Dalam kasus ini, penyidik Polda Sumsel menetapkan empat tersangka dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, yakni pemilik lahan Hidirman, mantan Sekda OKU Umirtom, mantan Kepala Dinas OKU Najamudin, dan mantan Asisten I Setda OKU Ahmad Junaidi.

Johan Anuar ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri pada 9 September 2016 namun dia menang dalam gugatan prapradilan di Pengadilan Negeri Baturaja pada 2018. Dua tahun berselang atau awal 2020, dia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel karena menemukan alat bukti baru.

Meski menjalani penahanan selama empat bulan, berkas perkara Johan tak kunjung beres. Dia pun lagi-lagi dibebaskan pada 12 Mei 2020 karena jaksa menilai berkasnya tak bisa dilimpahkan karena belum lengkap hingga batas waktu ditetapkan.

Pada Juli 2020, KPK mengambil alih kasus ini dari Ditreskrimsus Polda Sumsel. Penyidik KPK datang ke Mapolda Sumsel membawa berkas penyidikan untuk diproses lebih lanjut.