Follow
Moeldoko Akui Masih Susah Mengubah Persepsi Publik Terhadap Korupsi
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap korupsi.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memberikan arahan dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 dalam akun YouTube KPK RI, Selasa (13/4).
"Harus diakui kita masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi," katanya.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa korupsi merupakan masalah serius? Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan dan meluas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak transparan, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.
Sebab kata dia saat ini di Tanah Air masih ada aksi korupsi di pemerintahan masih marak terjadi. Dia juga menjelaskan aktivitas korupsi suap dan pungutan liar masih terjadi di lapangan.
"Tidak hanya korupsi di pemerintahan, karena masih ada suap dan kickback, pungutan liar dan perizinan serta dan layanan publik serta belum baik integritas sebagian oknum aparat penegak hukum," bebernya.
Hal tersebut juga kata dia terlihat hasil Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2020 yang melorot mencapai angka 37. Sebab itu dia meminta agar Stranas bisa melakukan pencegahan korupsi lebih sistematik.
"Di satu sisi masih ada PR yang harus kita lakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik," ungkapnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Prabowo pun mengajak semua pihak yang ingin menegakkan hukum dan menghilangkan korupsi untuk bersatu.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengakui pengentasan masalah korupsi di masa kepengurusannya masih banyak meninggalkan PR.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Prabowo yakin akan bisa mengatasi orang-orang tersebut
Baca Selengkapnya
Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Alexander Marwata mengakui dirinya merasa gagal memberantas korupsi meski sudah berkecimpung selama delapan tahun di KPK.
Baca Selengkapnya
"Masih terlalu banyak kebocoran, penyelenggaraan, korupsi, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah," kata Kapolri.
Baca Selengkapnya
Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca Selengkapnya
Survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca Selengkapnya
Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca Selengkapnya