Moeldoko Sebut Pemerintah Kaji Usulan Penyebutan KKB Diganti Separatis Teroris

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan saat ini pemerintah sedang mengkaji terkait penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi separatis teroris. Hal tersebut seiring dengan tindakan para KKB yang sudah menjurus pada tindakan teroris.

"Persoalan julukan kita lagi kaji ya, lagi kaji dengan seksama nanti ditunggu saja seperti apa nantinya," katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/4).

Dia menjelaskan nantinya pemerintah tetap meletakan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM. Sebab menurut dia hal tersebut tdak boleh diabaikan.

"Kita tidak boleh mengabaikan tentang itu, satu sisi diperlukan tindakan-tindakan yang sangat tegas karena ini berkaitan dengan rasa takut yang berlebihan bagi masyarakat dan rasa aman yang sudah mulai di ragukan di sana, buktinya ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, pembakaran sekolah," bebernya.

Sebelumnya diketahui Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menilai penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kini sudah tak relevan lagi. Menurut dia, sejumlah pihak ingin agar KKB diganti menjadi separatis teroris.

"Penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa," jelas Teddy dikutip dari siaran pers, Selasa (27/4/2021).

Dia menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Terlebih, kata Teddy, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.

"Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat bahwa operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. Untuk itu, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum.

"Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua," kata Boy.