Follow
Moeldoko Soal UU Ciptaker Tuai Penolakan: Mau Diajak Bahagia Kok Susah Amat
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sejatinya dibuat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dia meyakini UU Cipta Kerja dapat mengubah wajah Indonesia menjadi lebih bermartabat dan memiliki daya saing di dunia.
"Wajah Baru Indonesia adalah wajah rakyat. Wajah bahagia dimana kita punya harga diri, punya martabat. Rakyat yang mempunyai daya saing, punya peluang dan karir, serta punya masa depan," ujar Moeldoko dikutip dari siaran persnya, Minggu (18/9).
"Mau diajak bahagia saja kok susah amat!" sambungnya.
-
Gimana pengaruh teknologi ke tenaga kerja? Kondisi ini ditambah efisiensi penggunaan tenaga kerja sebagai akibat inovasi teknologi
-
Bagaimana contoh perubahan sosial besar? Contoh perubahan sosial besar termasuk revolusi politik seperti Revolusi Prancis atau Revolusi Industri di Inggris yang mengubah secara mendasar sistem politik dan ekonomi suatu negara atau bahkan seluruh dunia.
-
Kenapa kesenjangan terjadi di masyarakat? Kesenjangan dalam masyarakat bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan.
-
Siapa yang mempengaruhi fakta sosial? Fakta sosial memiliki keberadaan independen dari individu, tetapi pada saat yang sama, mereka juga dipengaruhi oleh individu melalui proses sosialisasi dan interaksi sosial.
-
Apa perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia? Terdapat beberapa gambaran perubahan sosial dan buaya yang terjadi di Indonesia, mulai dari perpindahan masyarakat, gender, hingga pola konsumsi.
-
Kenapa Kemnaker sosialisasikan K3 untuk tenaga kerja UMKM? Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata program aksi kepedulian Pemerintah terhadap tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.
Dia menyadari bahwa banyak masyarakat yang menganggap kehadiran UU Cipta Kerja merugikan. Padahal, kata Moeldoko, UU Cipta Kerja justru menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya bagi masyarakat.
"Kita mengupayakan adanya jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting," katanya.
Moeldoko menuturkan bahwa hingga kini setidaknya ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Prakerja. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini.
Untuk itulah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berinovasi menghadirkan UU Cipta Kerja untuk memudahkan pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi membuka usaha. Melalui UU Cipta Kerja ini, proses perizinan disederhanakan menjadi lebih mudah dan tak lagi berbelit-belit.
"Jadi jangan buru-buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini," tutur Moeldoko.
Sebut Banyak Tokoh Belum Paham
Dia melihat banyak tokoh yang belum memahami betul substansi dari undang-undang ini, namun sudah terburu-buru menolak. Padahal, yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah persatuan.
"Mereka menyampaikan keberatan isi substansi dari undang-undang yang mungkin itu konsep sebelum disahkan. UU Cipta Kerja ini bukan untuk menyingkirkan pemikiran tertentu," ucapnya.
Moeldoko mengakui langkah pemerintah memang memunculkan risiko dan perdebatan di kalangan masyarakat. Kendati begitu, dia menyampaikan Presiden Jokowi lebih memilih mengambil risiko menciptakan terobosan baru agar Indonesia lebih maju dalam kompetisi global.
"Presiden Jokowi memilih untuk tidak takut mengambil risiko. Mengambil jalan terjal dan menanjak," jelas Moeldoko.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca Selengkapnya
Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca Selengkapnya
Dimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca Selengkapnya
UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan merevisi PP Nomor 35 Tahun 2021 soal tenaga outsourcing.
Baca Selengkapnya
Menurut wakil ketua DPR ini, undang-undang yang berkaitan dengan pengupahan perlu direvisi agar memberikan keadilan.
Baca Selengkapnya
“PKS dan Paslon AMIN memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Syaikhu.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca Selengkapnya
Perubahan itu ditegaskan oleh Cak Imin, adalah nasib lebih baik dari sebelumnya yang menganggur menjadi bekerja.
Baca Selengkapnya
Durasi cuti sebaiknya mengutamakan dialog sosial yang efektif antara pekerja dan pengusaha.
Baca Selengkapnya