Ahmad Syaikhu: PKS dan Paslon AMIN Berkomitmen Kuat untuk Memperjuangkan Hak Pekerja
"Kami akan merevisi UU Ciptaker yang merugikan pekerja dan menggantinya dengan UU yang pro-rakyat," ujar Syaikhu.
"Kami akan merevisi UU Ciptaker yang merugikan pekerja dan menggantinya dengan UU yang pro-rakyat," ujar Syaikhu.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, ada 139 juta orang pekerja dan buruh yang terdampak atas Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan diskusi dengan tema 'Dampak Sosial UU Ciptaker Terhadap Ketahanan Keluarga' di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.
"Salah satu elemen yang paling terdampak dengan diberlakukannya UU Ciptaker ini adalah buruh dan pekerja. Baik sektor formal dan informal yang ini, tadi saya katakan jumlahnya tidak kurang dari 139 juta. Itu menurut data BPS tahun 2023," kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (1/2).
Dia mencontohkan beberapa dampak negatif dari UU Ciptaker bagi pekerja, antara lain membentangkan karpet merah bagi tenaga kerja asing (TKA), membuat upah semakin rendah dan tidak layak, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, pesangon dipangkas, outsourcing tanpa batas, serta pelemahan eksistensi serikat pekerja/buruh.
“Pelemahan pada hak-hak buruh tersebut secara otomatis akan berdampak pula pada kesejahteraan keluarga, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pendapatan pekerja-pekerja," ucap Syaikhu.
merdeka.com
Syaikhu menambahkan, PKS bersama dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Paslon AMIN), memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kepentingan pekerja.
Dia mengatakan, PKS dan pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sama-sama ingin membuat pekerja sejahtera melalui upah yang layak dan berkeadilan.
merdeka.com
"Kami juga akan menjamin upah yang layak, perlindungan sosial, kesempatan kerja, dan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya,” pungkasnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan Presiden PKS Ahmad Syaikhu maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati hasil rapat pleno terbuka hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaFraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya hak angket sebagai tanggung jawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.
Baca SelengkapnyaSYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan jumlah keseluruhan Rp44,5 miliar.
Baca SelengkapnyaRencananya, mereka akan menyambang kantor PKB pada malam hari, sekira pukul 19.00 Wib.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAhmad Sahroni dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus TPPU SYL.
Baca Selengkapnya