Mulai Januari Tahun Depan, Esselon IV Pemprov Jabar akan Dihapus

merdeka.com Sekitar 2 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) segera memberlakukan penghapusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Esselon IV pada Januari tahun 2022. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB).

Ridwan Kamil menjelaskan, kerja ASN yang masuk dalam kategori eselon IV secara kondisional akan mengerjakan proyek atau program yang menjadi prioritas. Jawa Barat merupakan provinsi pertama yang menerapkan kebijakan itu.

"Di Jabar mulai Januari eselon IV sudah enggak ada, kita provinsi pertama dan kita akan melakukan yang namanya Team of Team (ToT). PNS nanti bergerak per program kayak kepanitiaan. Contohnya beres urusan PON, geser ke Covid, pindah ke urusan lain sesuai urgensi dan tujuan pembangunan saat itu tanpa melihat dia dari dinas mana," kata Ridwan Kamil, Rabu (22/12).

Orang lain juga bertanya?

Ia menilai, hal itu akan membuat orientasi kerja bermuara pada hasil, tanpa ada kekakuan hierarki. Konsep ini pun adalah keniscayaan dengan perkembangan dunia teknologi. Dia memisalkan, proses input data bisa dilakukan dengan penerapan sistem komputerisasi.

Terlebih, kebijakan ini pun sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan menghilangkan pegawai eselon III dan IV. "Arahan Presiden kan eselon III dan IV di Kementrian itu sudah mulai reorganisasi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo mengatakan setidaknya 1,6 juta ASN tenaga pelaksana atau administrasi terancam dirumahkan.

ASN yang bekerja di kantor nantinya hanya eselon I dan II yang bertugas untuk memimpin dan mengorganisasi percepatan perizinan dan pelayanan publik. "Nanti kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun," ujar Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu.

Setidaknya ada 1,6 juta ASN yang perlu ditata. Salah satu upaya penataan ASN tenaga pelaksana tersebut adalah dengan mengalihkan pada tenaga pendidikan. "Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya," pungkasnya.

(mdk/cob)