NasDem minta KPK tetap lanjutkan penetapan tersangka calon kepala daerah

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman status tersangka terhadap calon kepala daerah yang maju pada Pilkada serentak 2018. Menanggapi hal tersebut Sekjen Nasdem Johnny G Plate berpendapat baiknya KPK mesti melanjutkan penetapan tersangka dengan berkaca dari pengalaman sebelumnya.

"Yang pasti bahwa tentu kalau terkait dengan untuk menunda maka realitanya sekarang ada beberapa peserta Pilkada yang sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK tentu untuk keadilan, persamaan hak dan sebagainya itu perlu diperhatikan bersama-sama," kata Johnny saat ditemui di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).

Namun menurutnya, hal ini sepenuhnya domain KPK. Dirinya juga menilai KPK memiliki pertimbangan yang luas supaya pesta demokrasi di 171 daerah dapat berlangsung dengan lancar.

"Ini semua domain KPK. Pertimbangannya jauh lebih luas yang terkait dengan bagaimana Pilkada itu berlangsung dengan baik yang kita harapkan," ucap Johnny.

Dia pun tak ingin mencampuri masalah hukum yang tengah ditangani KPK dengan kewenangan penuh lembaga antirasuah itu. Johnny hanya berharap partai politik di Indonesia dapat memakmurkan bangsa dengan benar.

"Kita tidak ikut campur kita berharap yang terbaik di mana sebagai partai politik demokrasi kita harus tumbuh berkembang dengan satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan, demi kemajuan bangsa," tuturnya.

Kendati demikian, dirinya meminta penegak hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent.

"Tentu di Indonesia ini tetap harus kita kedepankan presumption of innocent itu. "Itu memang hukum positif kita begitu nah dari sisi partai politik, dari sisi kami tentu mari kita jaga bersama presumption of innocence," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan akan mengumumkan beberapa kepala daerah yang maju sebagai petahana terlibat dalam kasus korupsi pekan ini. Dia masih belum mau mengungkapkan siapa dan dari provinsi mana kepala daerah tersebut.

Agus menyebutkan hal itu usai melakukan pertemuan sesi dengar pendapat dengan beberapa instansi, antara lain DPR, Kepolisian, serta Kantor Staf Presiden. Dia mengaku ada beberapa orang yang menayangkan hal tersebut dalam forum.

"Beberapa orang yang akan ditersangka kan itu InsyaAllah minggu ini kita umumkan," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (12/3).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto.