NasDem minta warga hormati putusan PBB soal Laut China Selatan

Merdeka.com - Ketua DPP Partai NasDem Bidang Luar Negeri Martin Manurung mendukung penuh langkah Kementerian Luar Negeri dalam menanggapi putusan Tribunal Arbitrase Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Putusan tersebut terkait tentang Hukum Laut atas sengketa di Laut China Selatan pada 12 Juli lalu.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, kita harus menghormati hukum internasional dan mengawal perdamaian yang diharapkan tercipta dari putusan tersebut," kata Martin di Jakarta, Rabu (27/7).

Menurut Martin, kepentingan nasional tentu saja harus dijaga. Maka dari itu, Partai NasDem juga mendukung misi Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan pagar batas teritori negara Indonesia di laut dengan negara-negara tetangga.

"Partai NasDem berharap agar seluruh warga Indonesia dapat ikut mendukung dan mengawal langkah-langkah pemerintah untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia," ucapnya.

Pada Selasa, 12 Juli 2016, Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) PBB di Den Haag telah mengeluarkan putusan akhir dalam persidangan arbitrase yang diajukan oleh Pemerintah Filipina di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengenai sengketa antara Filipina dan China terkait wilayah di Laut Cina Selatan.

Pengadilan internasional itu telah memutuskan untuk menolak klaim China untuk hak-hak di wilayah Laut Cina Selatan, dan mendukung kasus yang dibawa oleh Filipina.

Pengadilan Tetap Arbitrase PBB itu mengatakan, tidak ada bukti bahwa China telah secara historis mempunyai kontrol atau kuasa eksklusif atas perairan atau sumber daya di Laut Cina Selatan.