Follow
NasDem sebut sia-sia jegal Ahok lewat revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Komisi II DPR masih memproses revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Salah satu klausul yang dibahas ialah memerberat syarat pengajuan calon independen di Pilkada serentak. Rencananya syarat bagi skala provinsi dari 6,5 hingga 10 persen pemilih tetap dinaikkan 5 persen menjadi 20 persen dari jumlah suara.
Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Platte menilai bahwa rencana tersebut merupakan upaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan maju independen dalam Pilgub DKI 2017.
"Untuk membatasi bakal calon, apabila revisi ini bermaksud untuk menjegal DKI Jakarta, itu sia-sia. Karena dukungan yang diberikan Pak Ahok lebih dari 20 persen. Jadi usaha itu sia-sia kalau mau jegal Pak Ahok," ujar Platte di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3).
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Bagaimana Ahok dukung Ganjar? Menjelang hari pencoblosan, sejumlah pejabat negara makin terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Baru-baru ini, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mundur dari jabatannya. Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Apa kata Habiburokhman tentang Ahok dukung Ganjar? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Kenapa Ahok dukung Ganjar? Pemicu utamanya karena Ahok ingin mengkampanyekan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
-
Siapa yang mendukung Anies di Jateng? 'PKB ini punya kekuatan yang tidak kalah besar di Jateng. jadi kami makin optimis dalam beberapa perjalanan hari ini bahwa perubahan itu kuat sekali,'
Platte berharap agar alasan dasar untuk merevisi undang-undang Pilkada tidak bersifat pragmatis. Menurutnya justru harusnya dibuat untuk bisa memenuhi visi jangka panjang.
"Apabila syarat itu diperberat, kita menutup kemungkinan kader untuk tumbuh dan berkembang. Usaha untuk menaikkan hanya untuk jegal calon itu kontraproduktif," tuturnya.
Menurutnya jika ingin menjegal salah satu calon, harusnya bukan diam-diam melalui payung hukum. Melainkan mengadu program antar calon.
"Kalau mau mencegah, adu lah program konsep pembangunan. Mari bersaing di tataran konsep," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Saat ditanya apakah hal tersebut menandakan bahwa NasDem tak mendukung Anies di Pilkada Jakarta, Paloh tak menjawab gamblang.
Baca Selengkapnya
Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.
Baca Selengkapnya
NasDem melihat apa yang dikerjakan Anies di Jakarta menjadi pemicu untuk bisa melakukan perubahan.
Baca Selengkapnya
Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
NasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca Selengkapnya
Jakarta ke depannya akan berhubungan dengan rezim Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Ahok menanggapi pertanyaan adanya kemungkinan koalisi antara paslon 03 dengan paslon 01 jika ada putaran kedua
Baca Selengkapnya
Ahok menyatakan kubu KIM plus yang mengusung Ridwan Kamil akan malu jika kalah melawan kotak kosong.
Baca Selengkapnya
Dengan asumsi metode simple random sampling ukuran sampel 800 responden
Baca Selengkapnya
“Pak Anies itu ibarat orang main kartu ya kartunya enggak pernah mati,” kata Sekjen Partai NasDem, Hermawi
Baca Selengkapnya
Walaupun keputusan akhirnya tetap akan berada di Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Lebih dari 50 persen anak muda di bawah usia 25 tahun memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Baca Selengkapnya