NasDem usung 11 calon kepala daerah di pilkada serentak Jatim
Merdeka.com - Partai NasDem mengajukan sebelas bakal calon kepala daerah masing-masing akan bertarung di 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur, pada pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Buat memastikan bakal calon diusungnya itu tidak menyimpang, rencananya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akan memberi arahan khusus pada Sabtu (25/7).
Sebelas bakal calon mendapat restu dari Partai NasDem antara lain calon petahana Huda Nur. Dia akan bertarung di pilkada Kabupaten Tuban. Kemudian ada Mustofa Kamal Pasha (Kabupaten Mojokerto), Hadi Sucipto (Kabupaten Sidoarjo), Ipung Muhlisoni (Kabupaten Ponorogo).
Ada juga nama Budi Sulistiono (Kabupaten Ngawi), Kholik (Kabupaten Trenggalek), Saman Hadi Anwar (Kota Blitar), Rendra Kresna (Kabupetan Malang), Abdullah Azwar Anas (Kabupaten Banyuwangi), Faidah (Kabupaten Jember), dan Sahnan (Kabupaten Sumenep, Madura).
-
Kenapa Nasdem belot dari Demokrat? Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan Piagam Koalisi yang telah disepakati ketiga parpol, kata Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.
-
Apa yang ditolak oleh NasDem dan Demokrat? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Bagaimana Nasdem ingin memakmurkan Indonesia? 'Nasdem tidak pernah menggunakan ketidakmampuan masyarakat hanya untuk kepentingan politik. Tetapi yang kami inginkan ialah adanya perubahan di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kami akan melakukan gerakan perubahan untuk memakmurkan negara ini. Menyejahterakan rakyat Indonesia, bukan hanya ucapan atau retorika kita. Tetapi nanti akan kita buktikan di lima tahun kedepan,' kata Surya Paloh.
-
Siapa yang diminta untuk bersikap netral dalam Pilpres 2024? Kedudukan Polri berada di bawah Presiden. Ari meminta institusi kepolisian untuk menjaga kehormatan, profesionalitas, dan integritas, sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kode etik profesi.
"Mereka (calon yang direkom NasDem) besok (25/7) yang akan kita undang, untuk mendapat motivasi dan arahan dari Ketua Umum Surya Paloh. Acara akan kita buka pukul 12.00 WIB di JX Internasional, Jalan A Yani, Surabaya," kata Ketua DPW NasDem Jawa Timur, Effendi Choirie, Kamis (23/7).
Politikus akrab disapa Gus Choi ini menambahkan, bagi delapan daerah juga sama-sama menggelar pilkada serentak pada Desember mendatang, seperti Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten Blitar, Pacitan, Kediri, Situbondo, Lamongan, dan Gresik, NasDem belum memberikan dukungannya ke pasangan calon mana pun.
"Sebab kita belum menemukan format yang pas. Karena setiap daerah memiliki dinamika politik yang berbeda, sehingga kita belum menemukan satu pun pasangan calon yang sesuai dengan visi-misi NasDem," dalih Gus Choi.
Gus Choi juga mengatakan, bukan perkara mudah memilih pasangan calon akan diusung Partai NasDem dalam pilkada serentak nanti. Terlebih lagi, memilih pasangan calon sesuai dengan arah perjuangan NasDem, yaitu mengusung arah perubahan dan restorasi Indonesia.
"NasDem tidak pernah membuat pakta integritas secara tertulis, seperti yang dilakukan partai-partai lain. Dalam mencari calon yang diusung, NasDem memiliki cara tersendiri, yaitu melalui dialog secara khusus, dengan bakal calon yang akan dipilih sebagai wakil NasDem di daerah," ucap Gus Choi.
Gus Choi mengklaim di partainya saat ini tidak ada politik jual beli (transaksional). Dia juga yakin tidak menentukan mahar kepada calon akan diusung. "NasDem tidak menjual formulir, tidak menjual rekom, di NasDem sifatnya free, gratis. NasDem merekom orang, yang secara publik diterima dan secara finansial mampu," tambah Gus Choi.
"NasDem juga tidak meminta Rp 10 miliar, 12 miliar, 15 miliar, tapi benar-benar free. NasDem meringankan beban. Komitmennya, mereka (calon kepala daerah yang dipilih) mau melakukan restorasi, mau melakukan perubahan, mampu mengelola dana APBD untuk kepentingan rakyat," sambung Gus Choi.
Jika setelah terpilih pasangan calon yang diusung NasDem menyeleweng atau meninggalkan partai pengusungnya, Gus Choi mengaku itu sebuah konsekuensi pilihan politik akan diambil partainya.
"NasDem tidak ada pakta integritas secara tertulis. Ketika ada penyelewengan, ya kita tagih secara moral, kita tidak bisa menagih secara hukum, secara finansial. Karena yang kita bangun adalah sistem kepercayaan. Jika itu terjadi (penyelewengan), itu konsekuensi pilihan NasDem," tutup Gus Choi.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem mengklaim Anies Baswedan juga sudah memahami keputusan NasDem meninggalkan dirinya untuk mendukung Ridwan Kamil tersebut.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto sebagai Presiden RI
Baca SelengkapnyaHal ini sekaligus menegaskan dukungan NasDem pada pemerintah ke depan tak setengah hati.
Baca Selengkapnya“Pak Prabowo pernah bilang 'NasDem kok belum kasih masuk nama?' kita diam saja," kata Sekjen NasDem.
Baca SelengkapnyaNasDem mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta tanpa syarat
Baca SelengkapnyaMenurut Adian, pihaknya juga tidak peduli apapun pernyataan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaNasDem menegaskan kepada Anies untuk tidak menunjuk calon wakil gubernur dari kadernya.
Baca SelengkapnyaMaman mengatakan, Golkar dan PAN saja masuk tanpa pamit. Tiba-tiba datang dan malah mengumumkan Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaNasDem juga menolak pemilihan Gubernur DKI dilakukan oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP, Said Abdullah, berharap para bakal cagub cawagub ini mendapatkan kompetisi yang sehat untuk menjadi pimpinan di daerah.
Baca SelengkapnyaNasDem mengungkapkan, Pernyataan Jokowi soal pilpres menjadi urusan partai berbeda dengan kenyataan
Baca SelengkapnyaNasDem belum memutuskan nama bakal cagub yang akan didukung untuk Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya