Nasib Pansus Pelindo dinilai bakal sama dengan Century tanpa hasil
Merdeka.com - Pembentukan Pansus Pelindo II oleh DPR menuai kritik dari sejumlah pihak. Pansus dinilai tidak akan menghasilkan sebuah keputusan yang berpihak kepada kepentingan publik.
Sebab, nuansa kepentingan politik dinilai sangat kentara sejak awal pembentukan pansus itu. "Saya pesimistis Pansus itu bisa menghasilkan keputusan sesuai harapan publik. Pembentukan pansus itupun terkesan terburu-buru kan. Tidak tahu apa yang dikejar," kata pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Firdaus Syam, Kamis (5/11).
Dia mengatakan hal itu belajar dari Pansus kasus Century beberapa tahun lalu yang hingga kini tak jelas rimbanya. Menurutnya, Pansus Century cuma panas di awal tapi berakhir tanpa hasil apapun.
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Apa yang diputuskan MK terkait sengketa Pileg PSI? Posisinya digantikan sementara Hakim Guntur Hamzah.'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Siapa yang menolak proposal PSSI untuk pertandingan netral? FIFA sendiri setuju jika kedua laga diadakan di tempat netral, sedangkan IFA menolak apabila kedua leg diadakan di tempat netral, IFA ingin leg pertama diadakan di Tel Aviv, sedangkan untuk leg kedua mereka tidak keberatan jika diadakan di tempat netral.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
"Pansus Pelindo tak akan jauh beda dengan Pansus Century. Sebab, di dalam pansus yang muncul pasti kepentingan sekelompok elite tertentu karena memang tujuannya demikian," katanya.
"Pansus Pelindo akan bergulir menjadi bola liar yang terus mengambang. Nasibnya akan sama seperti Pansus Century. Saya kira publik tak perlu berharap banyak," katanya.
Menurutnya, tarik menarik kepentingan di dalam pansus maupun tekanan dari partai politik tak dapat dihindari lagi. Hal itu terlihat dari sesama anggota pansus sudah mulai melihat gelagat dari arah pansus itu.
Dia menilai seri terbaru perjalanan sejarah DPR akan diuji di Pansus Pelindo. Menurutnya, ketidaktepatan Pansus Pelindo juga terlihat pada kinerja pansus selama ini yang terkesan membidik Dirut Pelindo II RJ Lino.
"BUMN kita kan ada ratusan jumlahnya. Kalau separuh saja bermasalah DPR langsung bentuk pansus. Kalau sudah begitu DPR berubah saja jadi lembaga pansus," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya akan melakukan evaluasi, agar bisa lolos pada Pemilu mendatang.
Baca SelengkapnyaTotal ada 24 gugatan hasil pileg 2024 digugat PPP ke MK.
Baca SelengkapnyaMenurut MK, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.
Baca SelengkapnyaKeputusan MK itu membuat upaya PPP mengejar selisih ambang batas 4 persen semakin pupus.
Baca SelengkapnyaEks Sekjen PKB Lukman Edy menyatakan, hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu adalah pekerjaan sia-sia.
Baca SelengkapnyaMA mengungkapkan alasan menolak PK Partai PRIMA hingga gagal jadi peserta Pemilu
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, MK Jelaskan Peran Arsul Sani saat Ikut Sidangkan Perkara PPP
Baca SelengkapnyaBagi sang Ketua Umum Kaesang Pangarep hasil ini menjadi bahan evaluasi untuk Pemilu 2029.
Baca SelengkapnyaHari ini, Selasa (16/4), penyampaian kesimpulan PHPU Pilpres 2024 dari para pihak terkait telah selesai.
Baca SelengkapnyaDiketahui, Pertemuan antara PSI dengan Partai Golkar berlangsung pada Kamis (11/7)
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnya