Neneng Ditangkap KPK, Tim Pemekaran Bekasi Ingin Temui Ridwan Kamil
Merdeka.com - Panitia Persiapan Pemekaran Bekasi Utara (P3KB) di Kabupaten Bekasi segera menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung untuk membahas pemekaran wilayah. Pemekaran ini merupakan bagian dari janji politik Ridwan Kamil ketika kampanye Pilgub Jawa Barat tahun lalu.
Ketua Panitia Persiapan Pemekaran Bekasi Utara (P3KB) Sanusi Nasihun mengatakan, pihaknya berencana menemui Kang Emil -sapaan- Ridwan Kamil paling lambat pada Agustus mendatang.
"Selain membahas pemekaran, agendanya membahas abrasi di Muara Gembong yang semakin parah," kata Sanusi di Bekasi, Rabu (26/6).
-
Kenapa Kejaksaan Agung tahan tersangka? Setelah ditetapkan sebagai tersangka, RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan.'Terhitung dari tanggal 29 Maret sampai dengan 17 April,' tutup Ketut.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus ini? “Iya (dua penyidikan), itu tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya,“ tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi mengatakan, dua kasus tersebut berada di penyidikan yang berbeda. Meski begitu, pihaknya berupaya mendalami temuan fakta yang ada.
-
Kenapa Anies ingin menuntaskan kasus Kanjuruhan dan KM 50? 'Kami sampaikan bahwa ada empat hal yang harus terpenuhi baik di peristiwa Kanjuruhan maupun di KM 50,' kata Anies di Pekanbaru, Riau, Rabu (13/12).Pertama perlunya menghadirkan keadilan. Proses penegakan hukum harus berujung kepada rasa keadilan. 'Satu, adalah tentang melahirkan rasa keadilan. Jadi proses penegakan hukum yang benar-benar berujung pada rasa keadilan,' kata Anies.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
Wacana pemekaran perlu didorong secara intensif karena wacana itu telah bergulir sejak 19 tahun silam, namun belum terealisasi. Ia menuding pemerintahan Neneng Hasanah Yasin sebelum ditangkap oleh KPK menjadi biangnya karena menghambat rencana pemekaran itu.
"Pemerintahan sebelumnya merespon positif, termasuk Gubernur terdahulu. Tapi belum sampai terealisasi, makanya ketika Pak Ridwan Kamil mempunyai program pemekaran menjadi prioritas kami langsung mendukung," ujar dia.
Sanusi mengapresiasi langkah Ridwan Kamil yang terus memperjuangkan pemekaran sejumlah daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi. Menurut Sanusi, pemekaran Kabupaten Bekasi di wilayah utara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sejumlah kesempatan, Ridwan Kamil menyebut di Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 50 juta jiwa, idealnya ada 40 kota dan kabupaten. Sementara sekarang baru ada 27. Kang Emil menyebut, meski jumlah penduduk lebih banyak ketimbang Jawa Timur dengan jumlah 38 daerah, dana bantuan dari pemerintah pusat lebih kecil dari Jawa Timur.
Sanusi yakin jika Kabupaten Bekasi dimekarkan maka kesejahteraan masyarakat di Bekasi wilayah utara meningkat. Apalagi, ucap dia, semua potensi ada di sana mulai dari pertanian, nelayan, pertambangan, perkotaan, dan lainnya.
"Kami di bawah bersama seluruh koordinator desa sekarang tengah menggali potensi ini," ujar Sanusi.
Kabupaten Bekasi berada di wilayah timur Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Karawang dengan luas mencapai 1.484,37 kilometer persegi. Wilayah ini dipadati 3 juta jiwa, kepadatannya cenderung di wilayah Cikarang karena ada industri.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reyna Usman ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kemenakertrans.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Reyna Usman tidak terkait dengan kontestasi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKPK pun meminta agar Sahbirin dapat kooperatif dalam pemeriksaan kali ini usai mangkir dari jadwal pemeriksaan pada Senin (18/11) kemarin.
Baca SelengkapnyaCak Imin sendiri memastikan akan memenuhi panggilan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah 13 lokasi di Bengkulu untuk penyidikan dugaan korupsi Rohidin Mersyah.
Baca SelengkapnyaKPK meneruskan pengusutan dugaan korupsi yang terjadi saat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja.
Baca SelengkapnyaKPK mendatangi Kantor Disnakertrans Provinsi Bengkulu pada Kamis (5/12), sekitar pukul 15.00 WIB.
Baca SelengkapnyaKPK membantah pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Cak Imin bernuansa politis.
Baca SelengkapnyaRamai isu soal istilah 'Blok Medan' yang dikaitkan dengan anak-menantu Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.
Baca SelengkapnyaReyna merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja pada Kemenakertrans Tahun 2012.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menjelaskan status pencalonan dari calon Gubernur Bengkulu yang terjaring OTT KPK.
Baca SelengkapnyaRohidin Mersyah sebelumnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya