Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ombudsman Minta Bulog Investigasi Temuan Beras Bansos Tidak Layak Konsumsi

Ombudsman Minta Bulog Investigasi Temuan Beras Bansos Tidak Layak Konsumsi Beras bansos tidak layak konsumsi di Sidoarjo. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyoroti temuan beras tidak layak konsumsi yang dibagikan ke masyarakat lewat bansos. Menurutnya, Bulog harus mengecek beras yang sudah tidak layak dikonsumsi sebelum dibagikan ke masyarakat.

"Saya melihat pertama memang di sana di sini ada laporan media yang menyatakan bahwa kualitas beras Bulog yang diedarkan melalui bantuan sosial ini bermasalah, pertama yang harus dilakukan kalau itu memang beras (dibagikan) Bulog maka itu sebaiknya bisa di retur, bisa dikembalikan," katanya saat dihubungi, Jumat (13/8).

Ombudsman, kata dia, telah memeriksa sekitar lebih dari enam gudang Bulog. Dari hasil pemeriksaan itu bahwa Bulog memiliki sistem penanganan kualitas mutu beras. Sistem kualitas beras itu salah satunya ditujukan untuk mengantisipasi agar beras busuk tidak di distribusikan ke masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Termasuk untuk bansos gak boleh, jadi itu perlu diinvestigasi secara khusus kalau memang beras itu ada maka pertama Bulog harus turun tangan, kan di sana sudah ada pimwil terdekat, ada pimcab itu harus tanggung jawab," ucapnya.

Menurut dia, harus di investigasi lebih dulu apakah beras tak layak konsumsi itu dari Bulog atau bukan. Pasalnya, Bulog rawan sekali dipermainkan dan sangat mudah untuk membuat justifikasi terhadap beras yang diedarkan atas nama Bulog.

"Pertanyaannya apakah betul yang mengedarkan Bulog, kalau ternyata dari hasil investigasi itu menyatakan beras itu diedarkan oleh Bulog maka jelas Bulog yang bermasalah, melanggar, maladministrasi disitu karena beras yang seharusnya tidak beredar ternyata beredar juga," ucapnya.

"Akan tetapi jika seandainya itu ternyata beras Bulog yang tidak diedarkan dan bukan beras Bulog maka ini bisa saja ini bisa mengarah tindakan pidana ada unsur persaingan bisnis yang sehat disitu antar pelaku pengusaha," sambungnya.

Yang jelas, kata Yeka, dari sisi regulasi Bulog sudah memiliki regulasi terkait pengendalian mutu beras. Namun, ia belum mengetahui apakah ini sudah diterapkan secara konsisten di semua gudang Bulog.

"Terus sudah memiliki ketentuan retur barang, artinya bisa saja kesalahan, karena bagaimana pun Bulog kan juga banyak beras lama di sana, bisa saja ada human error, kalau sekarung dua karung mungkin bisa ditolerir, tapi kalau misalnya semuanya busuk itu, tapi kalau satu dua bisa saja human error dan sudah ada sop-nya untuk pengembalian barang," ucapnya.

"Artinya masyarakat tinggal melaporkan ini ke Bulog dan nanti secara cepat Bulog akan menangani masalah ini," tambah dia.

Dia menerangkan, Bulog juga sudah memiliki regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait pembelian harga beras. Bulog tidak bisa membeli lebih murah atau mahal dari harga yang ditetapkan. Jika tidak, Bulog melakukan maladministrasi dan melanggar hukum.

"Persyaratan pembeliannya sudah jelas harganya sekian, kualitasnya sekian, kadar air sekian, butir patahnya sekian semua sudah jelas, nah kalau pun ternyata masih ada itu oknum, artinya oknum ini bisa dilihat apakah ini kesalahan manajemen atau kesalahan individu individu di lapangan," pungkasnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial

Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun
7 Jalan Keluar Buat Pemerintah Agar Harga Beras Segera Turun

Ombudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.

Baca Selengkapnya
Sempat Disetop, Beras Bulog Diminta Masuk Lagi ke Pasar Induk Cipinang
Sempat Disetop, Beras Bulog Diminta Masuk Lagi ke Pasar Induk Cipinang

Presiden Jokowi meminta agar beras Bulog bisa masuk lagi ke Pasar Induk Cipinang.

Baca Selengkapnya
Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun
Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun

Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK Tuduhan Mark up Harga Impor Beras, Deputi Bapanas Angkat Suara
Dilaporkan ke KPK Tuduhan Mark up Harga Impor Beras, Deputi Bapanas Angkat Suara

Ketut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor Rp 2,7 Triliun
Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor Rp 2,7 Triliun

Bapanas memastikan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi.

Baca Selengkapnya
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Baca Selengkapnya
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah
Dugaan Demurrage Beras Bulog, Pakar Sebut Ada Mekanisme yang Salah

Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.

Baca Selengkapnya