Ombudsman Minta Bulog Investigasi Temuan Beras Bansos Tidak Layak Konsumsi
Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyoroti temuan beras tidak layak konsumsi yang dibagikan ke masyarakat lewat bansos. Menurutnya, Bulog harus mengecek beras yang sudah tidak layak dikonsumsi sebelum dibagikan ke masyarakat.
"Saya melihat pertama memang di sana di sini ada laporan media yang menyatakan bahwa kualitas beras Bulog yang diedarkan melalui bantuan sosial ini bermasalah, pertama yang harus dilakukan kalau itu memang beras (dibagikan) Bulog maka itu sebaiknya bisa di retur, bisa dikembalikan," katanya saat dihubungi, Jumat (13/8).
Ombudsman, kata dia, telah memeriksa sekitar lebih dari enam gudang Bulog. Dari hasil pemeriksaan itu bahwa Bulog memiliki sistem penanganan kualitas mutu beras. Sistem kualitas beras itu salah satunya ditujukan untuk mengantisipasi agar beras busuk tidak di distribusikan ke masyarakat.
-
Bagaimana Bulog menekan kenaikan harga beras? 'Disamping itu BULOG juga menggelontorkan beras operasi pasar tidak hanya ke retail, tidak hanya ke grosir tapi juga ke pasar-pasar. Dengan jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah yang kita kuasai saat ini sebanyak 1,6 juta ton maka berapapun permintaan pasar akan dipenuhi oleh BULOG' tambah Jokowi.
-
Apa yang dilakukan Bulog untuk stabilkan harga beras? Dirinya memastikan bahwa manuver yang dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras di pasaran, telah menunjukan hasil yang cukup signifikan untuk menurunkan harga pangan.'Harga saat ini termasuk di Sumatera Utara pada tingkat grosir sudah mulai turun, dan untuk harga di tingkat retail beberapa sudah mulai mengalami penurunan atau setidaknya tidak terjadi penurunan namun sudah tidak ada kenaikan lagi. Dan keseimbangan harga ini betul-betul menjadi concern pemerintah untuk bisa berada di posisi yang lebih ideal lagi.', ungkapnya.
-
Bagaimana Bulog selesaikan masalah harga beras? 'Kalo harga beras turun, saya dimarahi petani. Tapi, kalo harga beras naik dimarahi ibu-ibu. Kesulitan pemerintah saat ini adalah soal mencari keseimbangan harganya. Jadi yang namanya mengurusi beras untuk 270 juta penduduk Indonesia itu bukan perkara mudah. Kebutuhan kita setiap tahun itu sekitar 31 juta ton, jika persediaannya kurang kita perlu memikirkan bagaimana menanggulanginya. Tapi kalau produksi petani banyak, kita tenang.', jelasnya.
-
Apa yang dilakukan BULOG untuk atasi gejolak harga beras? Kemudian Tomi juga mengemukakan pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras di tanah air melalui program Bantuan Pangan dan Operasi Pasar atau Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan (SPHP).
-
Bagaimana Bulog menjamin ketersediaan beras? “Tidak hanya memastikan seluruh gudang Bulog dipenuhi oleh stok, namun Bulog juga menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online dan melalui outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada,“ katanya.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
"Termasuk untuk bansos gak boleh, jadi itu perlu diinvestigasi secara khusus kalau memang beras itu ada maka pertama Bulog harus turun tangan, kan di sana sudah ada pimwil terdekat, ada pimcab itu harus tanggung jawab," ucapnya.
Menurut dia, harus di investigasi lebih dulu apakah beras tak layak konsumsi itu dari Bulog atau bukan. Pasalnya, Bulog rawan sekali dipermainkan dan sangat mudah untuk membuat justifikasi terhadap beras yang diedarkan atas nama Bulog.
"Pertanyaannya apakah betul yang mengedarkan Bulog, kalau ternyata dari hasil investigasi itu menyatakan beras itu diedarkan oleh Bulog maka jelas Bulog yang bermasalah, melanggar, maladministrasi disitu karena beras yang seharusnya tidak beredar ternyata beredar juga," ucapnya.
"Akan tetapi jika seandainya itu ternyata beras Bulog yang tidak diedarkan dan bukan beras Bulog maka ini bisa saja ini bisa mengarah tindakan pidana ada unsur persaingan bisnis yang sehat disitu antar pelaku pengusaha," sambungnya.
Yang jelas, kata Yeka, dari sisi regulasi Bulog sudah memiliki regulasi terkait pengendalian mutu beras. Namun, ia belum mengetahui apakah ini sudah diterapkan secara konsisten di semua gudang Bulog.
"Terus sudah memiliki ketentuan retur barang, artinya bisa saja kesalahan, karena bagaimana pun Bulog kan juga banyak beras lama di sana, bisa saja ada human error, kalau sekarung dua karung mungkin bisa ditolerir, tapi kalau misalnya semuanya busuk itu, tapi kalau satu dua bisa saja human error dan sudah ada sop-nya untuk pengembalian barang," ucapnya.
"Artinya masyarakat tinggal melaporkan ini ke Bulog dan nanti secara cepat Bulog akan menangani masalah ini," tambah dia.
Dia menerangkan, Bulog juga sudah memiliki regulasi yang ditetapkan pemerintah terkait pembelian harga beras. Bulog tidak bisa membeli lebih murah atau mahal dari harga yang ditetapkan. Jika tidak, Bulog melakukan maladministrasi dan melanggar hukum.
"Persyaratan pembeliannya sudah jelas harganya sekian, kualitasnya sekian, kadar air sekian, butir patahnya sekian semua sudah jelas, nah kalau pun ternyata masih ada itu oknum, artinya oknum ini bisa dilihat apakah ini kesalahan manajemen atau kesalahan individu individu di lapangan," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaOmbudsman mengusulkan tujuh alternatif jangka pendek untuk menangani kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar beras Bulog bisa masuk lagi ke Pasar Induk Cipinang.
Baca SelengkapnyaSkandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun
Baca SelengkapnyaKetut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD.
Baca SelengkapnyaBapanas memastikan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi.
Baca SelengkapnyaBayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaTrubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca Selengkapnya