PAN lempar bola panas kasus First Travel ke Jokowi & Menag

Merdeka.com - Nasib puluhan ribu jemaah First Travel yang gagal berangkat karena uang yang disetorkan malah dipakai bersenang-senang oleh Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman serta Kiki Hasibuan ini belum ada kejelasan. Akhirnya, para korban didampingi kuasa hukumnya dari Advokat Pro Rakyat menggelar pertemuan dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Senayan, Jakarta, kemarin siang.

Kuasa hukum korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah menilai Menteri Agama Lukman Hakim lalai mengawasi travel umrah bermasalah. Riesqi melanjutkan, jemaah menilai Kementerian Agama terkesan membiarkan adanya tindakan penipuan dengan memberikan izin kepada First Travel.

Maka dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan somasi terbuka kepada Menteri Lukman.

"Saya ingin menyampaikan somasi terbuka untuk Kemenag," kata Riesqi di lokasi, Kamis (28/9).

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto yang menerima perwakilan korban First Travel menuturkan, dirinya akan membuat surat tugas kepada anggota mereka di Komisi III dan Komisi VIII seperti Muslim Ayub atau Daeng Muhammad untuk menghadiri sidang PKPU di PN Jakpus.

"Saya akan buat surat tugas untuk komisi III dan kom VIII harus hadir datang ke sana. Bisa Muslim bisa Daeng, pokoknya nanti ada kita," tandas Yandri, Kamis (28/9).

Fraksi PAN mendukung langkah jemaah First Travel yang menjadi korban penipuan untuk mensomasi Kementerian Agama. Dia sepakat bahwa agen perjalanan haji dan umroh seharusnya tidak berorientasi pada bisnis saja.

"Saya kira penting dan saya setuju bahwa teman teman memberikan itu bukan untuk bisnis kan. Itu kan investasi akhirat bukan investasi dunia, ya cara mencarinya tentu di dunia. Saya kira ini perlu kepedulian dari Depag. Dari Pak Ade kalau dirjen ngomong begitu itu tidak pantas dan Pak menteri harus ganti," ucapnya.

Menurutnya, kasus tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab First Travel tetapi juga pemerintah. Karena itu, dia berharap Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan masalah yang dihadapi jemaah.

Apabila Kementerian Agama tidak mampu mengurus masalah ini, PAN mengusulkan Jokowi mencopot Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin.

"Kalau semua salah jemaah dan First Travel apa fungsi Kemenag. Oleh karena itu, menurut saya Jokowi turun tangan. Kalau enggak becus Menag diganti atau apalah sehingga korban-korban seperti ini tidak terulang lagi," tukasnya.

Pihaknya meminta pemerintah ikut bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan pemerintah yakni harus memberangkatkan jamaah First Travel yang terlantar ini. Dia mendorong pemerintah mengungkap seluruh aset First Travel karena seluruh jemaah butuh kepastian terkait keberangkatan.

"Meyakini uang force travel itu masih ada minta PPTK untuk menyisir. Nah kekurangan untuk mau berangkat umroh ini bisa dikumpulkan dari masyarakat tapi ini butuh kepastian kesepakatan pemerintah dan DPR," tandasnya. (mdk/ded)