Follow
PAN nilai banyak kepala daerah korupsi karena biaya politik tinggi
Merdeka.com - Banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, dua kepala daerah yakni Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Keduanya terjerat kasus dugaan menerima suap.
Bupati Nyono misalnya. Dia diduga menerima suap terkait dana kapitasi kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nyono juga mendapat jatah terkait perizinan sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Nyono menerima suap untuk membiayai kegiatan politiknya dalam kontestasi Pilkada Bupati Jombang.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, banyaknya kepala daerah tergoda menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi tidak lepas dari faktor biaya politik tinggi di Indonesia.
-
Kenapa korupsi merupakan masalah serius? Korupsi memberikan dampak negatif yang signifikan dan meluas. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak transparan, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Apa sektor korupsi terbanyak pada 2023? 'Dari sepuluh besar, sektor desa paling banyak dengan total 187,' kata Peneliti ICW Diky Anindya dalam rilis terkait Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023, Senin (20/5).
-
Siapa saja tersangka dalam kasus suap ini? Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya juga menetapkan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga, serta dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra sebagai tersangka.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Secara keseluruhan ini adalah akibat politik biaya tinggi, Pak Zulkifli menyatakan bahwa biaya politik Indonesia sangat tinggi," katanya dalam diskusi di The Atjeh Connection, Jakarta Selatan, Selasa (6/2).
Dia mencontohkan, seorang yang ingin maju bertarung sebagai kepala daerah, saat kampanye harus mengumpulkan massa, butuh tempat dan keperluan lain. Itu semua membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
"Atribut, snack, makan atau nasi bungkus. Yang datang harus dikasih uang transport minimal Rp 20.000. Bukan satu kali tapi berkali-kali. Itu kabupaten gimana gubernur. Oleh karena itu harus ada yang kita tata untuk cegah jangan sampai biaya politik ini jadi akses korupsi)," jelasnya.
Karena itu, kata dia, alangkah baiknya jika biaya politik ditanggung pemerintah. Tapi dia menyadari itu sangat sulit. "Rasanya masih berat, untuk dana bantuan parpol dari Rp 108 jadi Rp 1.000 per suara saja berat," katanya.
Untuk itu perlu dicari cara lain untuk menekan biaya politik yang mahal. Calon kepala daerah harus mampu menekan biaya atau pengeluaran yang mahal dan dinilai tak diperlukan. Sebab, yang dibutuhkan adalah komunikasi efektif dengan masyarakat.
"Terkait arak-arakan, ada penyanyi dangdutnya sudah dikurangi. Pendekatan langsung pada kelompok masyarakat,"
Dia juga berpesan kepada seluruh kader PAN baik yang telah menjabat sebagai kepada daerah ataupun yang akan maju di Pilkada Serentak 2018, untuk menghindari praktik korupsi.
"Kami sangat menekankan pada para kader, korupsi merupakan hal yang dapat mematikan karir. Jangan sampai salah langkah lalu terjerat maka habis sudah karirnya," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Mahfud menambahkan, hal tersebut akan menimbulkan banyak cukong, yang nantinya akan menghambat kinerja para kepala daerah
Baca Selengkapnya
Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa baru menjabat sekitar enam bulan di sana.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian sependapat dengan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Baca Selengkapnya
Mengakali anggaran jadi modus yang kerap dilakoni para kepala daerah untuk 'melipat' anggaran negara.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK ungkap setiap kasus yang ditangani modus korupsinya semakin berevolusi.
Baca Selengkapnya
Tingginya biaya politik menjadi dalih pejabat partai politik hingga eksekutif, untuk melanggengkan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Baca Selengkapnya
Wahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi di Indonesia memang sudah banyak diungkap dalam kurun waktu yang panjang.
Baca Selengkapnya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca Selengkapnya