Pangdam Brawijaya: Kasus atribut PKI di Pamekasan selesai
Merdeka.com - Kasus atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam karnaval di Pamekasan dianggap sudah selesai dan tidak perlu diperpanjang lagi. Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Sumardi meminta media tidak memberitakan secara sepotong-sepotong.
"Jangan sepotong-sepotong dalam memberitakan. Apa yang ada di Pamekasan merupakan rangkaian kegiatan," kata Sumardi saat kunjungan di Makorem 083/Baladika Jaya di Malang, Rabu (19/8).
Warga Pamekasan, Jawa Timur, menggelar kirab budaya perayaan memeriahkan HUT ke-70 Republik Indonesia. Acara menjadi heboh, karena banyak peserta membawa atribut Partai Komunis Indonesia (PKI). Personel Kodim 0826 Pamekasan langsung mengambil tindakan atas keadaan tersebut.â¬
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana Kemenkes ingin memastikan RS tetap memenuhi standar? Syahril bukan bermaksud agar rumah sakit mengurangi tempat tidur. Namun, tetap ikut aturan memenuhi kriteria KRIS demi kenyamanan pasien.'Kita berharap rumah sakit tidak melakukan pengurangan tempat tidur, karena rugi juga dia kalau mengurangi, cuma harus diatur tadi memenuhi KRIS,' ucapnya.
-
Bagaimana cara PKD mengawasi Pilkada? PKD memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap Pelaksanaan kampanye Pendistribusian logistik Pemilu Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di wilayah kelurahan/desa. Mengawasi, memelihara, dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai ketentuan peraturan perundangan Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
-
Bagaimana PLN memastikan estetika IKN? 'Saya minta sejak awal kabelnya jangan kelihatan mata. Harus semuanya ground cable dimasukkan ke kapling di bawah tanah, masa kita membangun Ibu Kota yang bagus seperti ini kabelnya di atas,' ungkap Jokowi.
-
Apa yang dicek di PIP? Cara cek PIP dapat dilakukan secara online. Selain mengecek terdaftar tidaknya, Anda juga bisa mengecek status pencairan dana yang diberikan dalam program ini.
"Acara itu menampilkan proses sejarah dari zaman lalu sampai sekarang ini. Dalam secara itu sejarah diceritakan banyak sekali dinamikanya, salah satunya menggambarkan kekejaman PKI," katanya.
Sumardi menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam acara tersebut sehingga tidak ada yang bisa ditindaklanjuti secara hukum. Pihaknya telah melakukan pendalaman, namun tidak ada muatan pelanggarannya.
"Tidak ada muatan pelanggarannya. TNI sudah sepakat bahwa PKI adalah bahaya laten yang tidak boleh hidup lagi. NKRI sudah final, kalau ada yang berkeinginan mengubah tentu TNI yang paling depan," tegasnya.
Kendati telah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara, namun dipastikan sudah tidak ada masalah. Pihaknya hanya melakukan langkah kewaspadaan dan meminta masyarakat tetap waspada.
"Masyarakat harus waspada. Kalau ada riak-riak harus kita redam. Kita semua sepakat untuk meniadakan PKI," tegas mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaSandi tidak menjelaskan alasan dari motif penguntitan yang dilakukan Densus 88.
Baca SelengkapnyaSumedana menegaskan permasalahan penguntitan tersebut telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaPolri menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh Divpropam, tidak ada masalah dari aksi penguntitan yang dilakukan Bripda IM kepada Jampidsus.
Baca SelengkapnyaPengacara Panji Gumilang, Hendra Effendy, menyebut kliennya sudah berdamai dengan tiga pelapornya.
Baca SelengkapnyaTidak benar Pos TNI di Kampung Pamebut Distrik Yugumuak Kabupaten Puncak diserang KKB pada hari Jumat 1 Maret 2024," kata Kapendam XVII/Cen Letkol Inf Candra
Baca SelengkapnyaMenurut Harli, secara prosedural hakim telah mengabulkan seluruh gugatan praperadilan Pegi setiawan
Baca Selengkapnya