Panglima bekali prajurit dengan buku saku jaga netralitas TNI di Pilkada
Merdeka.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan kembali netralitas TNI dalam Pilkada 2018. Untuk menegaskan kesungguhannya, seluruh prajurit telah dibekali dengan buku saku yang berisi pegangan dan komitmen TNI.
Hadi menceritakan, sepekan sebelum ke Solo, dirinya mendapatkan informasi dari Bawaslu terkait adanya ketidaknetralan TNI. Tanpa berpikir lama, pihaknya langsung mengecek kebenaran informasi tersebut.
"Saya langsung cek, karena itu konsern saya. Saya tegaskan kembali, bahwa TNI harus netral," ujar Hadi Tjahjanto, seusai memberikan kuliah umum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Selasa (20/3).
-
Apa yang dibagikan kepada prajurit TNI? Nasi berbungkus daun pisang dibagikan.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Bagaimana TNI memastikan keamanan Pilkada? Perhatikan tentang situasi terkini, indeks kerawanan pilkada, kemungkinan perkembangan situasi, jumlah personil yang diturunkan hingga langkah-langkah antisipasi,' katanya kepada para Dansat.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
Panglima TNI menyampaikan, buku saku tersebut dibagikan kepada 450 ribu prajurit TNI. Dalam buku saku tersebut juga jelas mengenai pedoman dan larangan bagi anggota TNI untuk berpolitik. Termasuk sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar.
Meskipun banyak senior TNI yang sudah pensiun dan mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan dalam Pilkada, ia menegaskan tetap akan netral. "Saya sampaikan secara kedinasan tidak ada hubungan lagi dengan TNI, baik dukungan, memberikan pemikiran dan fasilitas," jelasnya.
Kendati demikian, lanjut Panglima TNI, secara silaturahmi tetap menjaga hubungan baik. Semua calon kepala daerah dari TNI yang sudah pensiun sudah menjadi rakyat sipil. Apa yang diperbuat, menurutnya, tidak atas nama TNI.
"Saya membatasi diri saya garis lurus adalah TNI. Tidak berhubungan dan tidak berkomunikasi terkait politik," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam buku ini terdapat pula Aturan Perundang-Undangan terkait netralitas Polri
Baca SelengkapnyaAgus Subiyanto akan memberikan penekanan aspek yuridis, sesuai dengan UU TNI dan UU pemilu bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaSebanyak 446.219 prajurit TNI dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi Pemilu 2024 di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJaga netralitas selama Pemilu 2024, TNI ingatkan anggota untuk tak coba foto dengan pose yang kontroversial. Seperti apa saja?
Baca SelengkapnyaDdengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting.
Baca SelengkapnyaYudo juga membeberkan tiga poin Komitmen Netralitas TNI kepada prajurit dalam pengarahan itu.
Baca SelengkapnyaCak Imin mendukung komitmen TNI netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaPangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada
Baca Selengkapnya