Panglima TNI soal nobar G30S/PKI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan kegiatan nonton bareng film G30S/PKI sudah terlaksana. Dia menyatakan tak ada paksaan agar masyarakat menonton film tersebut. Hal ini diungkapkannya terkait pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebut siapapun boleh menonton film G30S/PKI tapi tidak boleh ada paksaan.
"Ya tanya sama Menteri Pertahanan lah. Ya sudah terlaksana kok, sudah terlaksana. Saya nanya dong? Ada yang dipaksa enggak? Enggak ada, tidak ada yang memaksakan," katanya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/7).
Terkait perintahnya agar jajaran TNI menonton film G30S/PKI, jenderal TNI bintang empat ini menegaskan jika menyangkut prajurit adalah kewenangannya.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Apa tugas dari Panglima TNI? Dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional.
-
Siapa yang memimpin pasukan G30S/PKI? Saat Soepardjo menanyakan bagaimana antisipasi jika kekuatan Angkatan Darat menyerang balik, Sjam yang mengendalikan operasi ini pun tidak punya jawaban.
-
Bagaimana Panglima TNI memperkuat hubungan pertahanan? Di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Agus Subiyanto, kedua angkatan bersenjata memperluas interaksi profesional dan hubungan antar masyarakat melalui kunjungan tingkat tinggi secara berkala, mengikuti kursus, pertukaran profesional, dan latihan bilateral dan multilateral.
-
Siapa yang menolak jadi jenderal? Bambang Widjanarko adalah Seorang Perwira KKO, kini Marinir TNI AL Dia menjadi ajudan presiden Sukarno tahun 1960-1967.
-
Siapa yang pimpin pasukan? Tim Sparta yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iwan Saktiadi langsung melakukan pengadangan.
"Kalau prajurit saya harus dipaksa, itu urusan saya," katanya.
Gatot menyatakan Menteri Pertahanan tak memiliki kewenangan terhadap dirinya. Menurutnya, pemutaran film tersebut tetap dilakukan di jajaran TNI karena Presiden Jokowi tak melarangnya.
"Menteri pertahanan tidak punya kewenangan terhadap saya, kalau dari saya hanya presiden ke panglima TNI garisnya, karena prajurit saya. Makanya saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden, wong itu prajurit saya kok," katanya.
Dia mengatakan pemutaran film itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut.
"Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok enggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seorang presiden terpilih selain sebagai kepala negara dan pemerintahan, juga memiliki jabatan sebagai Panglima Tertinggi.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaAlasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca Selengkapnya"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Mayjen (Purn) Tubagus Hasanuddin mewanti-wanti Panglima agar prajurit TNI agar netral saat Pilkada
Baca SelengkapnyaIa juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Yudo menyampaikan sebanyak 6 hal yang dilarang dilakukan prajurit selama Pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, TNI-Polri tidak perlu takut dengan wanti-wanti Megawati itu.
Baca SelengkapnyaJokowi enggan berbicara banyak mengenai sosok pengganti dua perwira tinggi TNI tersebut.
Baca Selengkapnya"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."
Baca Selengkapnya