Pansus konfirmasi soal bangunan dan tanah sitaan KPK ke Dirjen Pas

Merdeka.com - Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pemasyaratan (Dirjen Pas) Ma'mun.

Dalam rapat kali ini ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar mengonfirmasi mengenai barang sitaan bangunan dan tanah dari tahanan KPK yang telah diamankan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Nasional (Rupasan).

"Apakah ada barang sitaan yang dititipkan KPK pada Rubasan dalam bentuk bangunan dan tanah?," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/8).

Pertanyaan itu dijawab oleh ketua Rupbasan diseluruh cabang di Jakarta. Mulai dari Jakata Selatan hingga Jakarta Utara mereka secara serentak menjawab tidak ada satu aset pun dalam bentuk bangunan dan tanah yang dititipkan KPK ke Rupbasan di cabang Jakarta.

"Enggak ada titipan bangunan atau tanah dari KPK di Rupasan enggak ada," kata Ketua Rupbasan Jakarta Selatan.

Selain itu, Agun juga meminta kejelasan pada Ma'mun terkait dengan istilah barang blokiran KPK. Hal tersebut dia katakan, karena beberapa hari lalu sempat viral mobil blokiran KPK di tilang oleh kepolisian.

"Bahwa kami menyatakan bahwa tangan Tuhan mulai bekerja didapatkan kendaraan mobil mewah yang ditilang oleh polisi lalu lintas. Dalam kacamata kami barang tersebut terkait dengan sebuah perkara dalam terminologi hukum kami tidak menemukan istilah barang di blokir," ujarnya.

Ma'mun sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Pas langsung menjawab. Bahwa dalam peraturan Dirjen Pas tidak pernah dikenal istilah barang blokiran.

"Tidak ada barang yang diblokir hanya Rubasan, itu semua ada register. Yang kedua terkait dengan ada ketentuannya pasal 16 barang yang masih di luar Rupasan tapi itu administrasinya ada di Rupbasan," ungkap Ma'mun.