Pembagian raskin di Bali kerap salah sasaran
Merdeka.com - Provinsi Bali dijatah 27.346.320 ton beras miskin buat 151.524 Rumah Tangga Sasaran. Namun sayang, dari jumlah yang terbatas itu, masih ditemukan banyak yang meleset.
Dalam pembagiannya, masing-masing keluarga dijatah 15 kilogram. Namun, kadang ada kepala desa yang memangkas jumlah beras menjadi hanya 5 kilogram, dengan tujuan semua warga menikmati.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengakui penyimpangan itu. Bahkan warga yang dianggap mampu juga diberikan beras raskin.
-
Bagaimana warga bisa tinggal di Rusun Nagrak? Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara untuk dihuni oleh warga eks Kampung Bayam dengan skema sewa.
-
Kenapa warga Jati Padang bagi-bagi barang? Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap bulan suci Ramadan dengan tujuan saling berbagi di antara warga yang mampu kepada warga tidak mampu.
-
Siapa yang mendapatkan insentif di Banyuwangi? Total insentif tahun ini mencapai Rp. 7,2 miliar yang disalurkan kepada 1.200 guru PAUD non ASN se-Banyuwangi.
-
Bagaimana warga Desa Kedung Glatik mencari nafkah? Ia mengatakan, warga setempat menggantungkan perekonomian pada hasil hutan.
-
Siapa yang menerima bantuan di Tarakan? Bantuan yang diserahkan kepada para petani berupa pupuk non-subsidi sebanyak 8 ton kepada 5 kelompok tani. Selain itu, 2 unit alat cultivator juga diberikan kepada 2 kelompok tani, serta bantuan dalam pengajekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada dua kelompok tani.
-
Bagaimana warga Jati Padang berbagi? Warga memilih pakaian saat bazar sayuran, bahan makanan dan bahu bekas layak pakai gratis di Jalan Jati Padang VI, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (29/3/2024).
"Di beberapa desa, beras itu dibagi rata. Masyarakat yang mampu secara ekonomi juga mendapat bagian. Sehingga masyarakat miskin yang seharusnya memperoleh bagian sebanyak 15 kilogram, hanya dapat 5 kilogram," kata Pastika, Selasa (26/1).
Pastika mewanti supaya hal itu tidak terulang tahun ini. "Kalau masih ditemukan hal seperti itu, akan saya laporkan ke polisi," ucap Pastika.
Pastika menduga, kades yang tega melakukan tindakan seperti itu karena ditekan pihak tertentu. Oleh karenanya, Pastika meminta para kades tak takut dengan pihak mana pun.
"Saya berharap penyaluran tahun ini berjalan lancar, tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat administrasi," ujar Pastika.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, juga mengakui penyelewengan itu.
"Yang terpenting sekarang adalah bagaimana penyaluran memenuhi tepat waktu, sasaran, mutu, jumlah, keuangan dan sebagainya," kata Lihadnyana. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Orang kaya, harusnya malu membeli gas melon, apalagi sudah tertulis pada tabung bahwa produk tersebut memang hanya diperuntukkan bagi orang miskin."
Baca SelengkapnyaPembagian BLT yang masih tidak tepat sasaran harus segara dirapikan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJK juga minta tidak dilakukan jelang masa pencoblosan yakni 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMeski donasi seharusnya digunakan untuk membantu yang membutuhkan, sejumlah kasus justru memperlihatkan dana tersebut diselewengkan.
Baca SelengkapnyaRisma akan turun langsung jika terjadi permasalahan di lapangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaDia menyebut, kelangkaan gas subsidi itu akibat diborong orang kaya hingga restoran.
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir ini Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lebih sering membagikan bansos.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya