Pembentukan Densus Tipikor ditunda, Busyro Muqoddas minta Polri fokus urus keamanan
Merdeka.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengapresiasi langkah pemerintah menunda rencana pembentukan Densus Tipikor. Namun penundaan pembentukan Densus Tipikor itu dinilai belum cukup.
Busyro menyarankan pemerintah membatalkan rencana itu secara permanen. Bahkan menurutnya, ketimbang membentuk Densus Tipikor, Polri diminta fokus urus keamanan.
"Daripada membentuk Densus Tipikor sebaiknya Polri fokus terhadap urusan keamanan. Termasuk menindak para mafia yang selama ini masih berkeliaran bebas, seperti mafia pangan yang selama ini mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran," kata Busyro di hotel Grand Quality, Sleman, Selasa (24/10).
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Bagaimana Densus 88 mengantisipasi ancaman teroris? 'Kita akan lanjutkan penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satunya pertanyaan seperti tadi,' ucap dia.
-
Kenapa Pemilu di Demak ditunda? Banjir Belum Surut Hingga hari pencoblosan, banjir belum juga surut. Bahkan jalur raya pantura dari Demak menuju Kudus masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Maka dari itu pelaksanaan Pemilu 2024 untuk wilayah Demak yang terendam banjir ini akan ditunda.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Kenapa Dewas KPK menunda sidang etik Ghufron? Ketua majelis etik, Tumpak Hatorangan mengatakan penundaan itu sehubungan dengan perintah dari hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan menunda sidang etik Ghufron.
-
Kenapa Brigjen Suryo harus menghindar dari penangkapan? Dia berusaha menahan Brigjen Suryo. Brigjen Suryo yang Ditodong Senjata Tetap Tenang, Dia Malah Menghardik Kapten Itu 'Kapten kamu tahu apa soal Dewan Revolusi? Saya lebih tahu soal Dewan Revolusi,' kata Brigjen Suryo.
Busyro mengatakan, Polri juga bisa fokus untuk memberantas mafia narkotika yang mengedarkannya di Indonesia dibandingkan menangani kasus korupsi. Apalagi sekarang ini, sambung Busyro, peredaran narkotika secara ilegal semakin meresahkan masyarakat.
"(Penindakan) korupsi serahkan ke KPK, dengan mengembangkan kerjasama yang lebih sistemik lalu menjaga keindependesiannya," ujar Busyro.
Busyro menjabarkan jika pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sejauh ini berhasil. Keberhasilan KPK ini di antaranya mampu menyelamatkan anggaran pemerintah.
"Buktinya banyak anggaran pemerintah yang berhasil diselamatkan KPK. Selain itu banyak pula pejabat publik yang berhasil dicegah agar tak melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sumedana menegaskan permasalahan penguntitan tersebut telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaKehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.
Baca SelengkapnyaTito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya“Mendorong Kapolda metro Jaya Irjen Karyoto menunda sementara proses hukum terhadap Aiman Witjaksono," kata Ketua IPW
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus
Baca SelengkapnyaTeguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaDPR meminta Bawaslu fokus menjalankan tugas pokok.
Baca SelengkapnyaUsulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca SelengkapnyaKomisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu kehadiran Direktorat baru tersebut yang sudah direncanakan sejak 2021.
Baca Selengkapnya