Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pembentukan Densus Tipikor ditunda, Busyro Muqoddas minta Polri fokus urus keamanan

Pembentukan Densus Tipikor ditunda, Busyro Muqoddas minta Polri fokus urus keamanan Busyro Muqoddas. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengapresiasi langkah pemerintah menunda rencana pembentukan Densus Tipikor. Namun penundaan pembentukan Densus Tipikor itu dinilai belum cukup.

Busyro menyarankan pemerintah membatalkan rencana itu secara permanen. Bahkan menurutnya, ketimbang membentuk Densus Tipikor, Polri diminta fokus urus keamanan.

"Daripada membentuk Densus Tipikor sebaiknya Polri fokus terhadap urusan keamanan. Termasuk menindak para mafia yang selama ini masih berkeliaran bebas, seperti mafia pangan yang selama ini mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran," kata Busyro di hotel Grand Quality, Sleman, Selasa (24/10).

Orang lain juga bertanya?

Busyro mengatakan, Polri juga bisa fokus untuk memberantas mafia narkotika yang mengedarkannya di Indonesia dibandingkan menangani kasus korupsi. Apalagi sekarang ini, sambung Busyro, peredaran narkotika secara ilegal semakin meresahkan masyarakat.

"(Penindakan) korupsi serahkan ke KPK, dengan mengembangkan kerjasama yang lebih sistemik lalu menjaga keindependesiannya," ujar Busyro.

Busyro menjabarkan jika pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sejauh ini berhasil. Keberhasilan KPK ini di antaranya mampu menyelamatkan anggaran pemerintah.

"Buktinya banyak anggaran pemerintah yang berhasil diselamatkan KPK. Selain itu banyak pula pejabat publik yang berhasil dicegah agar tak melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Ingin Polri di Bawah TNI, Kerjanya Cuma Atur Lalu Lintas dan Patroli di Perumahan
PDIP Ingin Polri di Bawah TNI, Kerjanya Cuma Atur Lalu Lintas dan Patroli di Perumahan

Hal itu menyusul lantaran banyaknya keterlibatan aparat kepolisian alias Partai Cokelat (Parcok) di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi
Usulan Polisi di Bawah Kemendagri, PDIP Diingatkan Pemisahan TNI-Polri Bagian dari Reformasi

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menilai, wacana Polri akan digabung di bawah kementerian, tidak boleh ditanggapi secara apriori.

Baca Selengkapnya
Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral
Tolak Usulan Polri di Bawah Kemendagri, PDIP Diminta Buktikan Dugaan Polisi Tak Netral

Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.

Baca Selengkapnya
Wamendagri Tanggapi Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Harus Ada Proses Politik di DPR
Wamendagri Tanggapi Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Harus Ada Proses Politik di DPR

Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.

Baca Selengkapnya
Kapolri soal Pembentukan Kortas Tipikor: Sudah Sampai di Meja Presiden
Kapolri soal Pembentukan Kortas Tipikor: Sudah Sampai di Meja Presiden

Kehadiran Kortas Tipidkor diharapkan bisa menjadi solusi dan jawaban atas kegelisan masyarakat terhadap kejahatan korupsi.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob
Masinton PDIP Ungkap Rapat Baleg DPR Bahas Revisi UU Pilkada sampai Dijaga Brimob

Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan pembahasan Revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Rabu (21/8) sampai dijaga Brimob.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri

Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.

Baca Selengkapnya
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru

Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
KSP soal Usulan Bawaslu Pilkada 2024 Ditunda: Pemerintah Tetap Ikut Skenario Undang-Undang
KSP soal Usulan Bawaslu Pilkada 2024 Ditunda: Pemerintah Tetap Ikut Skenario Undang-Undang

KSP meminta penyelenggara Pemilu tetap fokus menjalankan tugas.

Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Baca Selengkapnya
Marah PDIP Usul Polri di Bawah TNI Lagi, Kecewa Ada Jenderal Tembak Ajudan Sampai Polisi Dor Polisi
Marah PDIP Usul Polri di Bawah TNI Lagi, Kecewa Ada Jenderal Tembak Ajudan Sampai Polisi Dor Polisi

Deddy memberi saran agar Polri di bawah naungan Panglima TNI atau berada di bawah Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya