Pemenang Tender Beberkan Rincian Biaya Pengadaan Baju Dinas DPRD Kota Tangerang
Merdeka.com - Pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang menimbulkan persoalan baru. Kuasa Hukum CV Adhi Prima Sentosa, Yanto Irianto, selaku pemenang tender pengadaan bahan sekelas Louis Vuitton (LV) bakal menggugat Pemkot Tangerang, terkait pembatalan sepihak yang dinyatakan Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo pada konferensi Pers Selasa (10/8).
Kuasa hukum CV Adhi Prima Sentosa, Yanto Irianto memberikan keterangan baru, yang menyebutkan anggaran pengadaan seragam DPRD berbahan mewah sekelas LV senilai Rp675 juta itu untuk biaya pengadaan bahan dan penjahitan.
Hal tersebut jauh berbeda dengan informasi lelang yang tayang di laman website www.lpse.tangerangkota.go.id, yang menyebutkan kalau anggaran senilai Rp675 juta itu untuk pengadaan bahan. Sementara ongkos jasa penjahitan seragam senilai Rp600 juta.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
-
Dimana gugatan diajukan? 1. Penggugat atau kuasanya mendaftar gugatan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
-
Di mana PDIP akan mengajukan gugatan? Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengungkapkan, PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Siapa yang mengajukan gugatan sengketa Pilpres? Sementara gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon nomor urut 2 ataupun 3 tidak menyentuh kepada perkara sengketa pemilu sebagaimana yang dimaksudkan di dalam undang-undang.
"Termasuk (ongkos jahit) itu kan lima stel. satu orang kan lima stel. jatuhnya satu orang Rp5 juta dengan lima stel. bagian harian, bagian safari dan segala macam," terang Kuasa Hukum CV Adhi Prima Sentosa Yanto Irianto dikonfirmasi, Kamis (12/8).
Dia malah mengaku tidak paham, dengan besaran anggaran Rp 600 juta, yang dialokasikan untuk biaya jasa penjahitan seragam DPRD tersebut.
"(Ongkos jahit Rp600 juta) saya enggak paham, yang jelas saya ikut tender dengan nilai yang tadi disampaikan (Rp675 juta)," ucapnya.
Dia juga memastikan, kalau perusahaan yang dia bela saat ini adalah perusahaan resmi yang kerap mengikuti tender serupa di sejumlah instansi pemerintah di berbagai kota lainnya. Dia membantah, dugaan alamat CV Adhi Prima Sentosa yang berdomisili di Cirebon, Jawa Barat itu fiktif.
"Alamat betul, alamat rumah saya. saya selaku kuasa hukum. tidak mengada-ada. betul semua alamatnya," terang Yanto.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Adapun tergugat dalam permohonan praperadilan Indra Iskandar adalah KPK RI.
Baca SelengkapnyaTerbit juga sempat terseret pada kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia.
Baca SelengkapnyaIndra tidak menjelaskan detail ketika ditanya tentang temuan sejumlah bukti elektronik oleh KPK
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPT Sritex menjadi pabrik tekstil Indonesia yang patut diapresiasi.
Baca SelengkapnyaAli menjelaskan proses penetapan tersangka memang belum secara resmi belum diumumkan.
Baca Selengkapnya"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor segera dilaksanakan Tim Jaksa dalam waktu 14 hari kerja," tutur Kabag KPK Ali.
Baca Selengkapnyaintinya siapa pun terlibat diproses, silakan, asal jangan tebang pilih," kata Benny
Baca SelengkapnyaPenyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaTotal uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.
Baca SelengkapnyaSalah satu gedung yang disatroni oleh penyidik yakni gedung ruang kerja di gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Baca Selengkapnya