Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Diharapkan Tak Hanya 'Lip Service' Tangani Kasus ABK di Kapal Ikan China

Pemerintah Diharapkan Tak Hanya 'Lip Service' Tangani Kasus ABK di Kapal Ikan China ABK Indonesia dibuang ke Laut. ©2020 Tangkapan Video dari Youtube MBCNews

Merdeka.com - Juru kampanye Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution mengatakan pemerintah melalui kementerian terkait harus bergerak cepat dalam menangani kasus eksploitasi ABK Indonesia. Dia mengharapkan penanganan kasus tersebut secepat penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.

"Pemerintah dan juga lembaga internasional lainnya segera melakukan koordinasi yang cepat, intens. Karena kita dalam kondisi yang tidak biasa saat ini, saat ini kita sedang dalam posisi Covid-19. Jadi banyak ABK kita yang kondisinya dulu sebelum situasi ini terjadi juga sudah dalam eksploitasi apalagi dalam kondisi seperti ini,” kata dia, dalam Diskusi Virtual, Kamis (7/5).

Karena itu, penanganan yang dilakukan pemerintah juga harus cepat. Dia berharap pernyataan-pernyataan pemerintah terkait penanganan kasus ini bukan hanya sekedar lip service.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi responnya jangan biasa-biasa atau hanya lip service di media juga. Jadi butuh juga ada respon yang secepat (penanganan) Covid-19 juga walaupun dianggap terlambat,” tegas dia.

Bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini dapat ditunjukkan misalnya dengan melakukan update informasi secara berkala soal status penanganan kasus. Pemerintah diharapkan tidak hanya muncul dan memberikan pernyataan hanya ketika kasus eksploitasi pekerja Indonesia muncul ke publik.

“Kita mau misalnya ada update berkala nih dari Kemlu (Kementerian Luar Negeri), dari pihak terkait bagaimana status penanganan kasusnya. Jangan hari ini muncul di media kemudian hilang, kemudian baru muncul lagi setelah teman-teman serikat mengunggah kasusnya lagi. Jadi jangan seperti itu. Kita harap ada update berkala,” tandasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan
Pemerintah Fokus ke Hal Ini Demi Putus Rantai Perbudakan Nelayan

Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal
Ternyata, Ini Alasan Kementerian Kelautan Tak Lagi Tenggelamkan Kapal Asing Ilegal

Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Baca Selengkapnya
KKP Gelar Operasi Cegah Penyelundupan Benih Bening Lobster, Potensi Rugikan Negara hingga Rp30 T
KKP Gelar Operasi Cegah Penyelundupan Benih Bening Lobster, Potensi Rugikan Negara hingga Rp30 T

KKP Gelar Operasi Penyelundupan Benih Bening Lobster, Potensi Rugikan Negara hingga Rp30 Triliun

Baca Selengkapnya
Cegah Penyelundupan di Darat & Laut, KKP Perketat Pengawasan di Pelabuhan Merak
Cegah Penyelundupan di Darat & Laut, KKP Perketat Pengawasan di Pelabuhan Merak

Sebelumnya, KKP juga memperketat pengawasan di jalur udara

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Bea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini

Bea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini

Baca Selengkapnya
Negara Rugi Rp3,4 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal dan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster
Negara Rugi Rp3,4 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal dan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster

Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Belajar dari Sritex, Pemerintah Dituntut Benahi Industri Tekstil Dalam Negeri
Belajar dari Sritex, Pemerintah Dituntut Benahi Industri Tekstil Dalam Negeri

Pemerintah dituntut lebih serius dalam mengungkap pelaku di balik impor ilegal.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru KKP: Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Laut Berlebihan
Aturan Baru KKP: Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Laut Berlebihan

Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.

Baca Selengkapnya
Jadi Badan Klasifikasi ke-4 di Asia, BKI Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk Tangani Permasalahan Hukum
Jadi Badan Klasifikasi ke-4 di Asia, BKI Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk Tangani Permasalahan Hukum

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea.

Baca Selengkapnya
Kapal Belanda Kedapatan Keruk Pasir Laut Dekat Kepulauan Seribu Tanpa Izin
Kapal Belanda Kedapatan Keruk Pasir Laut Dekat Kepulauan Seribu Tanpa Izin

Total pasir yang sudah dikeruk mencapai 24.000 meter kubik pasir laut.

Baca Selengkapnya
Mendag Zulhas Akan Bentuk Satgas Khusus Atasi Impor Ilegal, Menko Airlangga Malah Bilang Begini
Mendag Zulhas Akan Bentuk Satgas Khusus Atasi Impor Ilegal, Menko Airlangga Malah Bilang Begini

Satgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Strategi KKP Pelototi Sumber Daya Kelautan: Pasang Sensor hingga Drone Bawah Air
Strategi KKP Pelototi Sumber Daya Kelautan: Pasang Sensor hingga Drone Bawah Air

Menteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data

Baca Selengkapnya