Pemerintah Diharapkan Tak Hanya 'Lip Service' Tangani Kasus ABK di Kapal Ikan China
Merdeka.com - Juru kampanye Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution mengatakan pemerintah melalui kementerian terkait harus bergerak cepat dalam menangani kasus eksploitasi ABK Indonesia. Dia mengharapkan penanganan kasus tersebut secepat penanganan pemerintah terhadap pandemi Covid-19.
"Pemerintah dan juga lembaga internasional lainnya segera melakukan koordinasi yang cepat, intens. Karena kita dalam kondisi yang tidak biasa saat ini, saat ini kita sedang dalam posisi Covid-19. Jadi banyak ABK kita yang kondisinya dulu sebelum situasi ini terjadi juga sudah dalam eksploitasi apalagi dalam kondisi seperti ini,” kata dia, dalam Diskusi Virtual, Kamis (7/5).
Karena itu, penanganan yang dilakukan pemerintah juga harus cepat. Dia berharap pernyataan-pernyataan pemerintah terkait penanganan kasus ini bukan hanya sekedar lip service.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan di Indonesia? Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR membantu orang di pesisir? “Kadaster kelautan mendukung proses legalisasi aset permukiman di atas air, dengan prosedur di antaranya pengamatan pasang surut, pengukuran batas objek ruang perairan dan detail situasi, serta pengukuran kedalaman air,“ terangnya.
-
Apa yang diusahakan Kementerian ATR untuk orang di pesisir? “Orang-orang yang tinggal di pesisir memiliki hak yang sama untuk negara hadir memberikan kepastian hukum terhadap aset yang mereka miliki,“ tegas Raja Juli Antoni.
-
Kenapa Kementerian ATR membantu orang di pesisir? Indonesia memiliki wilayah laut dan pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam sangat besar. Namun demikian, masyarakat pesisir belum mampu terlepas dari keterbelakangan ekonomi, sehingga membutuhkan kehadiran negara dalam hal ini berupa legalisasi aset.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
"Jadi responnya jangan biasa-biasa atau hanya lip service di media juga. Jadi butuh juga ada respon yang secepat (penanganan) Covid-19 juga walaupun dianggap terlambat,” tegas dia.
Bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus ini dapat ditunjukkan misalnya dengan melakukan update informasi secara berkala soal status penanganan kasus. Pemerintah diharapkan tidak hanya muncul dan memberikan pernyataan hanya ketika kasus eksploitasi pekerja Indonesia muncul ke publik.
“Kita mau misalnya ada update berkala nih dari Kemlu (Kementerian Luar Negeri), dari pihak terkait bagaimana status penanganan kasusnya. Jangan hari ini muncul di media kemudian hilang, kemudian baru muncul lagi setelah teman-teman serikat mengunggah kasusnya lagi. Jadi jangan seperti itu. Kita harap ada update berkala,” tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaKKP Gelar Operasi Penyelundupan Benih Bening Lobster, Potensi Rugikan Negara hingga Rp30 Triliun
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KKP juga memperketat pengawasan di jalur udara
Baca SelengkapnyaBea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah dituntut lebih serius dalam mengungkap pelaku di balik impor ilegal.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaPT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea.
Baca SelengkapnyaTotal pasir yang sudah dikeruk mencapai 24.000 meter kubik pasir laut.
Baca SelengkapnyaSatgas tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah impor ilegal di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data
Baca Selengkapnya