Pemerintah Diingatkan Potensi Covid-19 Tak Terkendali Jika PPKM Darurat Tak Efektif

Merdeka.com - Kemampuan Indonesia mengendalikan pandemi Covid-19 akan terlihat dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Pulau Jawa dan Bali hingga akhir Juli 2021. Jika PPKM Darurat belum juga efektif menekan penularan Covid-19, maka Indonesia tidak mampu mengendalikan virus yang pertama muncul di Wuhan, China, tersebut.

"Bila sampai akhir Juli atau dua minggu ke depan, PPKM tidak efektif secara kaitannya menurunkan atau melandaikan kasus Covid-19, maka kita tidak lagi mampu mengendalikan tidak hanya Pulau Jawa tapi kita berada dalam ancaman untuk Indonesia," kata Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra dalam diskusi Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Alumni Universitas Indonesia (UI) ini mencatat, dari tujuh pulau besar di Indonesia hanya dua yang relatif aman, yakni Maluku dan Papua. Sementara lima pulau lainnya, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi berada dalam kondisi mengkhawatirkan.

Hermawan mengambil contoh di Sumatera. Saat ini, 60 sampai 70 persen daerah di Sumatera berada pada zona kuning, nyaris berstatus merah atau berisiko tinggi terhadap Covid-19.

"Bahkan di ibu kota provinsi (Sumatera) sudah merah semuanya," sambung dia.

Hermawan menekankan, PPKM yang diterapkan pemerintah saat ini berbeda dengan lockdown. PPKM bertujuan untuk melandaikan atau menunda penularan Covid-19. Sedangkan lockdown untuk memutus rantai penularan Covid-19.

"Pertanyaannya, kalau landai, kalau menunda, next apa yang kita lakukan? Kalau lockdown itu berbeda. Lockdown itu betul-betul memutus pada satu waktu. Memang ada kerugian ekonomi tetapi kerugian itu terukur. Sehingga mitigasi risiko setelahnya, cost pandemi menjadi mudah. Itu plus minusnya," jelasnya.

Sebelumnya, Hermawan menilai PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang sudah berjalan 15 hari sama sekali belum efektif mengendalikan laju penularan Covid-19. Penilaian ini berdasarkan hasil analisis terhadap angka kasus aktif Covid-19.

Data Kementerian Kesehatan 16 Juli 2021, kasus aktif Covid-19 nasional mencapai 504.915 orang. Kasus aktif merupakan pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan maupun isolasi.

Selain kasus aktif, analisis belum efektifnya PPKM Darurat terlihat dari suspek Covid-19 yang berada di angka 226.551 orang. Di saat bersamaan, testing Covid-19 masih di bawah standar yakni hanya 258.532 spesimen dari 179.216 orang.

"Dari situasi yang ada, untuk efektivitas PPKM Darurat memang sama sekali belum dapat dilihat dari angka itu. Jadi kalau kita mampu mengevaluasi itu baru bisa lihat minggu depan kaitan dengan efektivitas PPKM Darurat," katanya dalam diskusi Jalan Terjal PPKM Darurat, Sabtu (17/7).

Hermawan kemudian menyinggung pihak yang mengklaim PPKM Darurat sudah efektif berdasarkan angka penurunan mobilitas penduduk. Misalnya, mobilitas penduduk di DKI Jakarta yang mengalami penurunan sebanyak 30 hingga 50 persen.

Padahal, kata dia, indikator pengendalian Covid-19 dilihat dari variabel epidemiologi angka kasus aktif, suspek dan testing. Bukan angka penurunan mobilitas penduduk.

"Mobilitas itu proxy, perilaku mobilitas bukan variabel epidemiologi," ujarnya.

Hermawan kemudian memprediksi, dalam beberapa hari ke depan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia masih meningkat tajam. Bahkan, ada kemungkinan penambahan kasus positif Covid-19 harian memecah rekor tertinggi selama pandemi.

"Akan terus naik dan akan memecahkan rekor-rekor lagi," ucap dia.

Pemerintah Akui Belum Cukup Tekan Kasus Covid-19 Meski Mobilitas Warga Turun

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menyebut, mobilitas masyarakat sudah mulai menurun selama satu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Adapun kebijakan ini mulai berlaku pada 3 sampai 20 Juli 2021.

"Evaluasi terkait pembatasan mobilitas yang telah dilakukan selama satu minggu PPKM darurat kemarin, sudah terlihat hasilnya dimana terjadi penurunan mobilitas," ujar Wiku dalam konferensi pers, Kamis (15/7).

Menurutnya, penurunan mobilitas masyarakat ini terjadi di tempat umum, tempat wisata, tempat kerja, dan statiun. Namun, Wiku menyampaikan bahwa penurunan mobilitas ini belum mampu menekan laju penularan Covid-19.

Bahkan, kasus Covid-19 justru makin melonjak tajam. Kasus Covid-19 bertambah 54.517 kasus pada 14 Juli 2021 kemarin dan bertambah 56.757 pada Kamis hari ini.

"Penurunan mobilitas ini belum cukup untuk menurunkan angka kasus mengingat selama beberapa hari terakhir kasus terus meningkat bahkan mencapai lebih dari 50.000 kasus per harinya," jelas Wiku.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan setidaknya mobilitas warga harus turun 30 persen agar kasus Covid-19 di Indonesia terkendali. Sementara, dibutuhkan penurunan mobilitas sebesar 50 persen untuk menghadapi Covid-19 varian delta.

"Nah, 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini bisa kita manage sampai 30 (persen), tapi yang paling baik adalah 50 (persen). Karena minus 50 itu menghadapi tadi delta varian," kata Luhut dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa 6 Juli 2021.

Dia mengaku telah meminta bantuan TNI-Polri serta kepala daerah untuk memastikan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat berjalan baik, khususnya di titik-titik penyekatan. Jika mobilitas masyarakat berhasil turun 50 persen, Luhut meyakini kasus Covid-19 dapat melandai.