Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah targetkan E-Govt terintegrasi tahun 2018

Pemerintah targetkan E-Govt terintegrasi tahun 2018 Menpan RB Asman Abnur. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia diharapkan mengurangi, bahkan menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi tempat dia bekerja. Selain itu, reformasi birokrasi juga akan menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan bahwa reformasi birokrasi juga meningkatkan efisiensi baik biaya maupun waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi.

“Reformasi birokrasi akan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis,” ujarnya dalam jumpa pers usai pembukaan ‘4th’ Korea – Indonesia Cooperation Forum on Public Administration di Jakarta, Senin (27/11).

Orang lain juga bertanya?

Bercermin dari keberhasilan Korea Selatan yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), Indonesia pun telah sejak lama menjalin kerjasama dengan negeri Ginseng itu. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia mengirimkan tim untuk mempelajari praktek terbaik di Korea. Selain itu, Korea juga menempatkan sejumlah tenaga ahli untuk membantu penerapan e-Govt di tanah air.

Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menambahkan, tahun 2016 lalu sudah dibangun pusat pengoperasian E-Governement Cooperation Center (EGCC).

“Korea kirim beberapa ahli untuk menyusun rencana yang dibutuhkan. Saat itu masih penjajakan soal bagaimana kesiapan SDM. Nah saat ini kita dibantu Korea membuat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang tahun depan akan mulai kita ukur,” ujarnya.

Lanjut Rini, pihaknya akan menyusun e-govt enterprice architecture, dan kalau sudah diketahui kebutuhannya baru komunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dijelaskan, e-govt di Korea, mulai tata kelola hinga infrastrukturnya hanya ditangani oleh satu kementerian. Sementara di Indonesia harus melibatkan setidaknya tiga kementerian, yakni Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, dan Kemenetrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

“Di kita, tata kelola di Kementerian PANRB, infrastruktur di Kominfo, dan perencanaan ada di Bappenas. Kementerian PANRB ini tak bicara soal infrastruktur, kita bicara soal policy, karena kewenangan kita ada di soal policy. Ini yang kita lakukan tahun ini,” ujarnya.

Seperti disampaikan Menteri Asman, tahun 2018 ditargetkan penerapan e-govt sudah terintegrasi. Pada saat yang sama pemerintah mendorong kementerian, lembaga dan pemda untuk memperbaiki tata kelola. Jika sekarang mereka sudah punya sistemnya tak masalahnya. Tetapi kelak mereka harus siap jika nanti sistemnya harus diintegrasikan berdasar rencana induk.

Rini juga menjelaskan bahwa saat ini indeks SPBE sudah siap, dan dalam waktu dekat akan ada Peraturan Menteri PANRB. Dengan indeks ini, nanti kementerian/lembaga bisa mengukur sendiri secara online. “Ada yang secara self assessment, ada juga yang kita bantu. Satu dua minggu mungkin sudah keluar,” ucapnya. (mdk/paw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi
Masyarakat Kini Tak Lagi Perlu Memfotokopi KTP untuk Kepentingan Administrasi Birokrasi

Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).

Baca Selengkapnya
LKPP Susun Roadmap IT untuk Perkuat Transformasi Digital Pengadaan
LKPP Susun Roadmap IT untuk Perkuat Transformasi Digital Pengadaan

Kepala LKPP yang diwakilkan Sekretaris Utama LKPP Iwan Herniwan, menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan
Ratusan Aplikasi Pemerintah Digabung Jadi Satu Portal, Target Selesai 4 Bulan

Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Kendala Pemerataan Infarstruktur Pusat dan Daerah
Ternyata Ini Kendala Pemerataan Infarstruktur Pusat dan Daerah

Setiap kementerian cenderung fokus pada target masing-masing tanpa mengutamakan kolaborasi.

Baca Selengkapnya
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Jalan Panjang Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Integrasi Layanan Publik Digital
Jalan Panjang Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Integrasi Layanan Publik Digital

INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.

Baca Selengkapnya
Optimisme Prabowo di Depan Pengusaha Jepang, Indonesia Capai Target Tinggi
Optimisme Prabowo di Depan Pengusaha Jepang, Indonesia Capai Target Tinggi

Menurutnya, Ia telah mempelajari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi
Mengenal GovTech Indonesia, Sistem Layanan Terpadu Pemerintah yang Baru Diluncurkan Jokowi

Jokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun
Luhut: Pemerintah Belanja Lewat E-Katalog Tembus Rp50 Triliun

Belanja lewat e-katalog, pemerintah mampu menekan biaya operasional sebesar 40 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Baca Selengkapnya