Pemkab Tasikmalaya Andalkan Dana Hibah Meski Rawan Jadi Bancakan

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diguncang dengan kasus dugaan korupsi dana hibah yang dilakukan sejumlah pejabat. Meski demikian, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto tetap mengandalkan dana hibah untuk menunjang program pemerintah.

Menurutnya, fungsi dana hibah sangat penting. Banyak permasalahan masyarakat akan selesai dengan bantuan dana hibah. Contohnya, pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan baik jika penyelenggaranya tidak menerima dana hibah.

"Jangan takut atau anti dengan hibah. Artinya yang positif-positif lah, hal hal yang berbau negatif atau kemungkinan kongkalikong akan saya hentikan," ucapnya saat ditemui usai dilantik di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (3/12) malam.

Sejak kasus dugaan penyelewengan dana hibah di Pemkab Tasikmalaya mencuat ke publik usai dibongkar Polda Jabar, Ade mengaku akan membenahi sistem pemberian bantuan hingga pengawasannya dengan banyak pihak.

Sejauh ini, kerja sama terkait pengawasan tersebut dilakukan bersama Kemenpan RB dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, pihaknya bisa leluasa dan tidak khawatir dalam menjalankan program pemerintah.

"Bukan hati-hati (memberikan dana hibah), kalau hati-hati berarti nyolong juga. Cuma (mekanismenya) yang benar-benar tepat sasaran kemudian kita kalkulasi berapa bantuannya, pengawasannya kita awasi dengan baik," ucapnya.

"Kita kerja sama dengan berbagai aparat karena kepemimpinan pemerintah itu bukan saya tapi kolektif kolegial, kita libatkan semua," Ade melanjutkan.

Seperti diketahui, Polda Jabar membongkar praktik korupsi program dana hibah tahun anggaran 2017 di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kasus itu, Sekretaris Daerah dan sejumlah pejabat ditetapkan tersangka.

Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Khodir, Kabag Kesra Setda Kabupaten Tasikmalaya Maman Jamaludin, Sekretaris DPKAD Ade Ruswandi dan Inspektorat Kabupaten Tas‎ikmalaya Endin.

Kemudian PNS di bagian Kesra Kabupaten Tasikmalaya Alam Rahadian Muharam, PNS di Kesra Kabupaten Tasikmalaya Eka Ariansyah, serta tiga warga sipil di antaranya Lia Sri Mulyani, Mulyana dan Setiawan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan bahwa modus yang dilakukan adalah menganggarkan hibah untuk 21 yayasan atau lembaga keagamaan. Namun, besaran bantuan dilakukan pemotongan.

Tersangka Abdul Khodir dan Maman Jamaludin, meminta Alam Rahadian Muharam selaku staf bagian Kesra Setda, dan Eka Ariyansyah mencarikan yayasan yang bakal menerima hibah.

Instruksi itu ditindaklanjuti oleh Alam dan Eka dengan meminta bantuan kepala Lia Sri Mulyani, untuk mencarikan yayasan penerima hibah termasuk Mulyana dan ‎Setiawan sekaligus membuatkan proposal serta memotong dana hibah yang cair.

Meski tidak merinci, bantuan yang diberikan nominalnya dengan nilai yang beragam. Dari dana hibah yang dianggarkan tidak diberikan semuanya, hanya 10 persen dari nilai pengajuan dengan rataan Rp 100 sampai 600 juta lebih.

Sekda Tasikmalaya memperoleh bagian paling besar dari pemotongan dana tersebut. Total uang korupsi yang diterima sebesar Rp 1,4 miliar.

Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti di antaranya dua unit sepeda motor, satu mobil, sebidang tanah di Kabupaten Tasikmalaya, uang tunai Rp 1,9 miliar dan beberapa dokumen.

Polisi pun terapkan pasal 2, pasal 3, pasal 12, UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, Jo pasal 55 dan 56 KHUPidana dan pasal 64 ayat 1 KHUPidana. Sementara Total kerugian Rp 3,9 miliar.