Pemkot dan DPRD Depok disemprot gara-gara tak becus kelola anggaran

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Kota Depok tahun 2015 bukti pemerintahan di era Nur Mahmudi tidak maksimal. Mantan Wali Kota Depok itu dituding hanya bisa minta anggaran besar, namun minim penyerapan.

Tercatat, Silpa di Kota Depok mengalami kenaikan 100 persen lebih. Itu terlihat dari pada tahun 2014, sisa Silpa sebesar Rp 700 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi 1,5 triliun pada tahun 2015. Pada era itu, Nur Mahmudi masih duduk menjadi Wali Kota Depok.

"Silpa tinggi itu tidak boleh terjadi. Semua orang ribut soal anggaran saat musrenbang. Ternyata saat disahkan, penyerapannya tidak maksimal," kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari PDIP, Waras Wasisto.

Orang lain juga bertanya?

Waras juga mengkritik Pemerintah Kota Depok dianggap tidak terencana dalam mengajukan anggaran. Selain perencanaan tidak matang, diduga juga Silpa terjadi karena dinas tidak berani bertindak.

"Dinas tidak berani mengerjakan suatu pekerjaan karena diwajibkan harus lelang. Sedangkan untuk lelang diperlukan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan jor-joran minta anggaran besar tapi penyerapannya tidak maksimal," tandasnya.

Maka dari itu, Waras meminta Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo tidak asal mengesahkan anggaran. Padahal sudah terbukti bahwa penyerapan di wilayah itu minim penyerapan. "Saya minta Hendrik selaku Ketua DPRD Depok jangan asal mengesahkan nanti, harus diperhatikan lebih detil," ucapnya.

Menyikapi itu, Hendrik justru dianggap kembali melempar masalah ke pihak lain. Dia menuding bahwa minimnya penyerapan anggaran lantaran Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Depok, Ahmad Helmi, tidak sanggup mengemban jabatan.

Sebab, kata dia, Helmi ogah menginformasikan kepada publik dinas mana saja yang penyerapan anggarannya minim hingga menimbulkan Silpa.

"Kalau tidak sanggup jadi Sekdis ganti saja, masa informasi seperti itu ditutupi. Anggaran saja dibuka, kenapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya tidak bagus dan menyebabkan Silpa tidak dibuka ke publik," papar Hendrik.

Hendrik menilai naiknya Silpa tahun ini akibat kinerja OPD tidak berkualitas. Sehingga banyak bangunan gagal lelang dan ditahan.

"Sebenarnya Pemkot selalu beralasan SDM (sumber daya manusia), namun yang benar adalah kinerja. Jika SDM sedikit tapi kinerjanya baik maka akan jadi sesuatu yang berkualitas," katanya. (mdk/cob)