Pemkot Depok siap gelontorkan Rp 28 miliar untuk THR PNS & pensiunan
Merdeka.com - Pemerintah Kota Depok siap menggelontorkan puluhan miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan di Depok. Hal itu berdasarkan PP No 18 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari APBD.
"Soal THR sedang dikonfirmasi. Karena ini sudah peraturan pemerintah jadi sebenarnya sudah bentuk instruktif," kata Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad, Kamis (7/6).
Total anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 28 miliar untuk 6.300 ASN. Alokasi anggaran itu diambil dari APBD Depok tahun 2018. Dipastikan Walikota bahwa Depok siap membayarkan THR tersebut. Pengeluaran anggaran tersebut, kata Idris, tidak mengganggu anggaran belanja daerah karena sudah dianggarkan.
-
Bagaimana cara PNS Depok mendapatkan THR? Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Kenapa PNS Depok mendapatkan THR? 'Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024,' ujarnya.
-
Apa saja yang diterima PNS Depok selain THR? Selain menerima THR, ASN juga mendapatkan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen dari TPP yang di dapat pada bulan Maret.
-
Kapan THR PNS Depok dibayarkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3).
-
Siapa saja yang menerima THR di Depok? Sebanyak 7.086 ASN Depok akan menerima THR tahun 2024.'Rinciannya yaitu, ASN berjumlah 5.617 orang serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 1.469 orang,' kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, Rabu (27/3).
-
Mengapa para perwira TNI menyelamatkan uang gaji? Agar Uang itu Tidak Jatuh ke Tangan Musuh Dia membagikan uang pada stafnya, yang langsung memasukkan uang ke dalam kantong dan segera melompat menyelamatkan diri.
"Dalam penggunaan APBD kita lihat prosedur internal apakah sudah ada back up yuridis terhadap instruksi permen terhadap penggunaan APBD. Kalau dari sisi yuridis dikeluarkan THR ini merupakan instruksi pada pemerintah daerah itu sah," ungkapnya.
Anggaran pembayaran THR PNS Depok dilakukan dengan menggeser anggaran dari yang sudah dianggarkan sebelumnya. Yaitu menggunakan anggaran untuk pembayaran 300-500 CPNS di mana CPNS yang ada tahun ini hanya 150 orang saja. "Jadi tidak mengganggu program yang ada."
Sampai saat, ini pihaknya masih akan melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan beberapa Kementerian untuk selanjutnya diputuskan. Saat ini kata dia amsih proses administasi.
"Pencairan sangat bergantung pada keputusan hari ini," jelas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaAlokasi anggaran untuk pembayaran THR lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaNilai pencairan THR maupun Gaji ke-13 bagi para CPNS hanya sebesar 80 persen dari gaji pokok.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca SelengkapnyaKelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.
Baca SelengkapnyaRealisasi penyaluran THR pemerintah kepada PNS, ASN, pejabat, TNI, Polri hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaHasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.
Baca SelengkapnyaGaji dan THR PNS Habiskan Anggaran Rp70 Triliun, Naik dari Tahun Lalu yang Hanya Rp49 Triliun
Baca SelengkapnyaRealisasi penyaluran THR untuk ASN Pusat/TNI/POLRI telah mencapai Rp15,15 triliun untuk 2.079.862 pegawai/personel.
Baca Selengkapnyaealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaDalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca Selengkapnya