Pemprov Jatim janji bayar gaji perawat pondok kesehatan desa
Merdeka.com - Gaji perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur terlambat. Bahkan kabarnya, di Kabupaten Gresik belum dibayar selama tiga bulan. Pemprov Jawa Timur berjanji memenuhi kewajiban membayar gaji para perawat meskipun diakui ada keterlambatan.
"Ini masalah pencairan yang terlambat. Pada prinsipnya pemprov sudah menyiapkan dana untuk Ponkesdes," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Ponkesdes, Jumat (10/3).
Gus Ipul sapaan akrabnya menuturkan, keterlambatan gaji tidak hanya dialami para perawat di Ponkesdes, tapi juga dana untuk Taman Posyandu serta Pendamping Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti). "Dana telah disiapkan. Jadi tak perlu cemas," ucap Gus Ipul.
-
Kapan THR PNS Depok dibayarkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3).
-
Siapa yang berjanji memberikan gaji UMP kepada guru ngaji di Jakarta? Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan akan memberikan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada guru ngaji di Jakarta.
-
Kapan gaji KPPS Pilkada 2024 dibayarkan? Besaran gaji KPPS Pilkada 2024 itu sudah termasuk honorarium untuk masa kerja selama proses pemungutan dan penghitungan suara dilangsungkan.
-
Bagaimana cara PPS mendapatkan gaji? Gaji PPS Pilkada 2024 menurut keputusan tersebut, maka ketua PPS akan menerima gaji sebesar Rp 1.500.000 per orang. Sedangkan anggota PPS akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.300.000 per orang, serta sekretaris PPS akan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.150.000 per orang.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
-
Mengapa bantuan PKH diberikan secara bersyarat? Melalui PKH, pemerintah memberikan bantuan tunai bersyarat kepada KPM yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, balita, anak prasekolah), pendidikan (SD, SMP, SMA), dan kesejahteraan sosial (lanjut usia mulai 60 tahun dan penyandang disabilitas berat). Bantuan ini diberikan dengan syarat KPM memenuhi kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan dan kehadiran di satuan pendidikan.
Hanya saja, pencairan dana membutuhkan proses nota kesepahaman dengan kabupaten/kota. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru 11 kabupaten/kota yang telah menandatangani MoU ini. "Saya terus mendorong agar kabupaten/kota segera menandatangani MoU ini, sehingga dana bisa segera dicairkan," tegasnya.
Dari data yang ada, saat ini ada 20 kabupaten/kota dalam tahap pembahasan MoU antara biro hukum di masing-masing kabupaten/kota. "Inilah yang menyebabkan pencairan belum terealisasi. Tapi pada prinsipnya ini sedang proses, karena uangnya sudah ada," ucapnya.
Gus Ipul kembali meyakinkan, guna mempercepat realisasinya, hari Senin mendatang (13/3), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dinas kesehatan, dan kepala biro hukum akan mengundang kabupaten/kota untuk percepatan MoU ini. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat menjadi guru PNS, ada setoran uang bulanan dari para PNS ke Korpri Karawang, sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS.
Baca SelengkapnyaAlokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaSeorang ibu, mantan kepala sekolah PAUD mencurahkan isi hatinya yang tidak pernah digaji selama 15 tahun kepada Pramono Anung.
Baca SelengkapnyaPuluhan dokter kompak mogok layani pasien sampai insentif mereka dibayar.
Baca SelengkapnyaDokter di RSUD Soe menolak melayani pasien karena insentifnya selama enam bulan belum dibayar.
Baca SelengkapnyaPadahal mereka menjanjikan bantuan dana sebesar USD20 miliar, atau setara Rp 306 triliun
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih menunggu penerbitan PP tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca Selengkapnya