Pemprov Papua didesak terbuka soal sumbangan dari Freeport
Merdeka.com - Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu, mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika memberikan penjelasan secara terbuka soal dana royalti diterima dari PT Freeport Indonesia selama ini. Dia meminta duit itu telah dipakai buat kegiatan apa saja.
Manufandu mengatakan, dana royalti PT Freeport sebesar 80 persen dikembalikan ke Papua. Dari jumlah itu, Kabupaten Mimika sebagai daerah penghasil menerima persentase terbesar, dan sisanya dibagi merata kepada 42 kabupaten/kota di Papua.
"Kita harapkan Pemda terbuka untuk memberikan penjelasan dana royalti dari PT Freeport yang selama ini mereka terima sudah dipakai untuk membangun. Yang kita tahu, dana itu masuk dalam APBD. Kita minta kejujuran dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika bahwa dana royalti yang diterima dari PT Freeport telah mereka gunakan untuk membangun ini dan itu," kata Manufandu di Timika, Papua, seperti dilansir dari Antara, Jumat (24/7).
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pipa PAM? Senior Manager Corporate Communication and Office Director PAM Jaya Gatra Vaganza mengatakan, saat ini pihaknya masih memastikan posisi titik kebocoran pipa utama tersebut.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
Menurut Manufandu, PT Freeport sedikit banyak membantu pembangunan di Papua hingga. Kontribusi PT Freeport terhadap Papua, baik melalui royalti, pajak-pajak lain untuk Papua sangat besar.
Bahkan sumber APBD Kabupaten Mimika terbesar, kata Manufandu, berasal dari royalti PT Freeport dan pajak-pajak lainnya.
"Saya tegaskan bahwa sumbangan PT Freeport untuk pembangunan Kabupaten Mimika dalam bentuk royalti itulah yang digunakan untuk membiayai program-program yang berjalan selama ini. Kita harapkan dana itu digunakan untuk membangun sekolah-sekolah, Puskesmas, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya untuk kepentingan rakyat Papua," ujar Manufandu. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan tiga saksi yang dihadirkan JPU dan satu orang saksi tidak hadir dalam kasus Lukas Enembe.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.
Baca SelengkapnyaPeringatan itu diberikan hakim setelah Lukas Enembe mengamuk di persidangan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKPK meyakini ada keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan uang tersebut.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaRicky Ham Pagawak didakwa dengan tiga pasal. Yakni pasal penyuapan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Baca SelengkapnyaAnggaran operasional mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe sangat fantastis. Setahun, bisa mencapai Rp1 triliun.
Baca SelengkapnyaAsal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca SelengkapnyaRicky juga berharap Majelis Hakim yang diketuai Jahoras Siringo-ringo untuk membatalkan dakwaan JPU KPK.
Baca SelengkapnyaKPU Jayapura bakal memanggil terlebih dahulu PPD di Distrik Waibhu untuk diklarifikasi.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur Papua itu dituntut membayar uang pengganti Rp47,8 miliar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Baca SelengkapnyaSalah satu emas koin dengan wajah politikus Partai Demokrat itu turut ditemukan KPK saat penggeledahan.
Baca Selengkapnya