Pemprov Riau tak mau lagi dicap provinsi rawan korupsi

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Riau bertekad untuk berubah dan tidak mau lagi dicap sebagai provinsi rawan korupsi. Itu sebabnya, peringatan Hari Antikorupsi Internasional yang berlangsung di Pekanbaru, Riau mulai 7 hingga 10 Desember 2016 harus jadi momentum untuk merubah image itu.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam sambutannya pada peringatan Hari Korupsi ini melihat, ada keinginan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Riau untuk membuat dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Ini pertama kalinya KPK bekerjasama dalam penyelenggaraan peringatan HAKI di luar Pulau Jawa. Ini berkat Pak Gubernur (Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman) dan jajarannya. Keinginan untuk berubah sepertinya sangat tinggi," kata Agus di halaman Gedung Daerah Provinsi Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (8/12).

Pada kesempatan ini, Agus yang didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membuka secara langsung gelaran atau expo Tunjuk Integritas Expo 2016.

Sebelum memotong pita, rombongan KPK dan Gubernur Riau disambut dua ekor gajah binaan BKSDA Riau bernama Ngatini dan Budi. Kedua gajah terlatih ini mengalungkan bunga kepada Ketua KPK dan Gubernur Riau.

Ketua KPK juga disambut pantun oleh Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Saat berkeliling stand, Agus dan Gubernur Riau mengedukasi masyarakat pengunjung tentang makna integritas.

"Integritas itu menunjukkan kualitas anda dalam menegakkan kejujuran dan disiplin moral," tegas Agus.

Sebelumnya, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi berharap, penyelenggaraan HAKI di Riau dapat berdampak positif terhadap perilaku korupsi yang selama ini menjangkiti seluruh elemen dan lapisan masyarakat, terutama di jajaran Pemerintahan yang ada di Riau.

Selain itu, kehadiran KPK di Riau yang melakukan pendampingan terhadap Pemprov Riau, diharapkan semakin menyadarkan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan korupsi, mulai dari hal kecil.

Pemprov Riau sendiri kata Hijazi, sedang melakukan berbagai upaya untuk menekan angka korupsi dari semua tingkatan di pemerintahannya, terutama dalam mencegah terjadinya korupsi.

Salah satunya dengan menerapkan program Riau Go IT, di mana semua sistem dan kegiatan disetiap SKPD lebih terbuka, sehingga peluang terjadinya pelanggaran lebih kecil.

"Kita sedang membangun sistem terbuka ini untuk memperkecil peluang terjadinya pelanggaran, dan tentunya untuk menerapkan sistem ini perlu dimensi waktu. Namun secara bertahap kita terus kembangkan sistem Riau Go It ini secara terintegrasi," ungkapnya.

Saat ini kata Hijazi, pihaknya bersama KPK juga sedang bekerja sama dalam pendampingan pencegahan korupsi yang diikuti seluruh pejabat di semua tingkatan.

"Kita juga melakukan bimbingan teknis integritas yang diikuti hampir semua pejabat eselon III dan IV. Ini tujuannya jelas, agar para aparatur kita memiliki integritas yang teruji tentunya," pungkasnya. (mdk/hrs)