Penangguhan Penahanan Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa di Garut Dikabulkan Hakim

Merdeka.com - Eri Sutanto, terdakwa kasus korupsi dana desa sebesar Rp 400 juta kini tengah menjadi perbincangan warga Kabupaten Garut. Pasalnya, mantan Kepala Desa di Kecamatan Bayongbong itu tidak ditahan usai permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak Rabu (6/1).

Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Sugeng Hariadi membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan dari PN Bandung yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa atas nama Eri Susanto. Sebelumnya terdakwa diketahui ditahan sejak 19 Maret 2020.

"Ketetapan tersebut nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg. Atas putusan itu, kita tentunya menghormati putusan Majelis Hakim yang mulia," kata Sugeng Hariadi, Kamis (7/1).

Sugeng menjelaskan bahwa penangguhan penahanan itu dikabulkan Majelis Hakim PN Bandung setelah adanya jaminan dari istri terdakwa dan membayar uang jaminan sebesar Rp 100 juta. Walau begitu, Eri tetap diwajibkan menjalani persidangan sesuai jadwal yang ditentukan.

Menyikapi putusan tersebut, salah seorang warga Garut, Faisal Ramdhan (37) mengaku kaget dan menyebut hal tersebut ironi. "Dia koruptor loh. Apakah Majelis Hakim tidak melihat bagaimana dia mencoba mangkir saat diperiksa? Ini seperti ada permainan," ujarnya.

Seharusnya, menurut Faisal, Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurutnya, bukan tidak mungkin upaya-upaya itu akan kemudian dilakukan oleh koruptor-koruptor lainnya.

"Saya paham ada hak terdakwa di sana, tapi yang harus diingat adalah dia ini koruptor yang sudah merugikan negara ratusan juta. Bisa jadi juga kan uang penjamin yang diberikan itu adalah hasil korupsi juga," ungkapnya.