Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengakuan Warga Depok Dana BLT Dipotong Rp25 Ribu dengan Dalih Uang Administrasi

Pengakuan Warga Depok Dana BLT Dipotong Rp25 Ribu dengan Dalih Uang Administrasi ilustrasi. ©2013 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Penyaluran dana bantuan bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19 di Depok menuai masalah. Sejumlah warga mengakui mengaku dana yang diterima tidak utuh.

Berdasarkan anggaran yang disediakan Pemkot Depok, warga yang didata akan menerima bantuan sebesar Rp250 ribu. Namun kenyataannya, dana yang diterima tidak full alias dipotong tanpa alasan yang jelas oleh oknum pengurus lingkungan.

Kisaran potongan sebesar Rp25 ribu per kepala keluarga yang menerima bantuan. Salah satu warga di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, mengaku hanya menerima uang Bansos sebesar Rp225.000 dari yang seharusnya sebesar Rp250.000.

"Saya menerima langsung uang nya dari Pak RT sebanyak Rp225 ribu, katanya yang Rp25 ribu untuk administrasi," kata salah satu warga yang menolak identitasnya diungkapkan saat ditemui, Minggu (19/4).

Mengaku keberatan dengan pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok itu, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak.

Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kota Depok, Dadang Wihana yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi atas kasus tersebut. "Saat ini kami masih melakukan investigasi terhadap masalah tersebut," katanya.

Dadang menuturkan, untuk dana jaring pengaman sosial ini berasal dari beberapa sumber. Antara lain dari pemerintah pusat, Provinsi Jabar dan Pemkot Depok. Jenis data yang digunakan meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS.

Diakui dia, untuk data DTKS memang datanya sudah ada sejak lama dan lengkap. Akan tetapi data Non DTKS baru disusun dari usulan warga, RT/RW dan kelurahan pada saat musibah Covid19 ini. "Dengan waktu yang sangat singkat, kekurangan pasti ada, akan tetapi kita terus lakukan evaluasi," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok

Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya
Heboh Menu Cegah Stunting di Depok Hanya Tahu dan Kuah Sayur, Ini Penjelasan Dinkes
Heboh Menu Cegah Stunting di Depok Hanya Tahu dan Kuah Sayur, Ini Penjelasan Dinkes

Makanan pencegahan stunting di Depok hanya berisi nasi, dua potong tahu, dan kuah sayur.

Baca Selengkapnya
Penerima Ganti Rugi Lahan Tol Getaci di Garut Dipungli 2,5 Persen dari Nilai Uang yang Diterima
Penerima Ganti Rugi Lahan Tol Getaci di Garut Dipungli 2,5 Persen dari Nilai Uang yang Diterima

Warga Kecamatan Leuwigoong, Garut, Jawa Barat mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) pihak desa saat menerima uang ganti rugi pembangunan Tol Getaci.

Baca Selengkapnya
Vendor Blak-blakan Harga Menu Super Hemat Cegah Stunting di Depok, Ada Potongan Pajak dan Fee
Vendor Blak-blakan Harga Menu Super Hemat Cegah Stunting di Depok, Ada Potongan Pajak dan Fee

Para vendor itu juga mengaku sudah mendapatkan keuntungan dari usaha penyediaan PMT.

Baca Selengkapnya
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI
Saat Anies Ditagih Kembalikan Uang TKD oleh Mahasiswi UI Anak PNS DKI

Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.

Baca Selengkapnya
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Presiden Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar, Begini Penjelasan KPK
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Presiden Jokowi Naik Jadi Rp250 Miliar, Begini Penjelasan KPK

Sebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.

Baca Selengkapnya
Dianggarkan Rp4,7 Miliar, Ini Penampakan Menu Program Cegah Stunting di Depok
Dianggarkan Rp4,7 Miliar, Ini Penampakan Menu Program Cegah Stunting di Depok

Pemkot Depok beralasan karena persiapan yang singkat, imbasnya pemberian makanan pun tak sesuai.

Baca Selengkapnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya
Polda Jateng Selidiki Dugaan Korupsi Dana Bantuan Desa di Tiga Kabupaten, Begini Modusnya

Kepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Masyarakat Jakarta Bakal Dapat BLT Rp900.000
Siap-Siap, Masyarakat Jakarta Bakal Dapat BLT Rp900.000

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Baca Selengkapnya