Pengakuan Warga Depok Dana BLT Dipotong Rp25 Ribu dengan Dalih Uang Administrasi
Merdeka.com - Penyaluran dana bantuan bagi masyarakat terdampak wabah Covid-19 di Depok menuai masalah. Sejumlah warga mengakui mengaku dana yang diterima tidak utuh.
Berdasarkan anggaran yang disediakan Pemkot Depok, warga yang didata akan menerima bantuan sebesar Rp250 ribu. Namun kenyataannya, dana yang diterima tidak full alias dipotong tanpa alasan yang jelas oleh oknum pengurus lingkungan.
Kisaran potongan sebesar Rp25 ribu per kepala keluarga yang menerima bantuan. Salah satu warga di wilayah RT 05/06, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, mengaku hanya menerima uang Bansos sebesar Rp225.000 dari yang seharusnya sebesar Rp250.000.
-
Apa yang dibagikan ke warga? Pihak perusahaan ternyata mengizinkan warga mengambil susu tersebut.
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Apa yang dikritik petugas damkar kepada Wakil Wali Kota Depok? 'Pak, ini lembaga masyarakat dan uang dari masyarakat ya, pak. Apa gunanya undang-undang transparansi anggaran, pak. Harus terbuka, dong untuk masyarakat. Uang masyarakat, pak,'
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
"Saya menerima langsung uang nya dari Pak RT sebanyak Rp225 ribu, katanya yang Rp25 ribu untuk administrasi," kata salah satu warga yang menolak identitasnya diungkapkan saat ditemui, Minggu (19/4).
Mengaku keberatan dengan pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok itu, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak.
Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kota Depok, Dadang Wihana yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi atas kasus tersebut. "Saat ini kami masih melakukan investigasi terhadap masalah tersebut," katanya.
Dadang menuturkan, untuk dana jaring pengaman sosial ini berasal dari beberapa sumber. Antara lain dari pemerintah pusat, Provinsi Jabar dan Pemkot Depok. Jenis data yang digunakan meliputi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS.
Diakui dia, untuk data DTKS memang datanya sudah ada sejak lama dan lengkap. Akan tetapi data Non DTKS baru disusun dari usulan warga, RT/RW dan kelurahan pada saat musibah Covid19 ini. "Dengan waktu yang sangat singkat, kekurangan pasti ada, akan tetapi kita terus lakukan evaluasi," pungkasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca SelengkapnyaMakanan pencegahan stunting di Depok hanya berisi nasi, dua potong tahu, dan kuah sayur.
Baca SelengkapnyaWarga Kecamatan Leuwigoong, Garut, Jawa Barat mengaku menjadi korban pungutan liar (pungli) pihak desa saat menerima uang ganti rugi pembangunan Tol Getaci.
Baca SelengkapnyaPara vendor itu juga mengaku sudah mendapatkan keuntungan dari usaha penyediaan PMT.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kerugian negara akibat korupsi banpres senilai Rp125 miliar.
Baca SelengkapnyaPemkot Depok beralasan karena persiapan yang singkat, imbasnya pemberian makanan pun tak sesuai.
Baca SelengkapnyaKepolisian memastikan pengusutan kasus ini semata-mata agar dapat mengawasi jalannya proyek pembangunan di tiga daerah tersebut.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya