Penindakan Kasus Korupsi Dinilai Terhambat Jika Jokowi Tak Segera Teken Perppu KPK

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan oleh DPR. Perwakilan Koalisi Save KPK, Kurnia Ramadhana, mengatakan jika keputusan tidak segera diambil akan berdampak memperlambat proses penindakan kasus-kasus korupsi.

"Terkait penindakan kasus korupsi yang akan melambat disaat UU KPK disahkan dan perppu tidak juga dikeluarkan kenapa? Karena dalam UU KPK persoalan pro judicial terkesan sangat birokratis. Pimpinan KPK tidak lagi jadi penegak hukum," kata Kurnia di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/10).

"Indeks persepsi korupsi di Indonesia kalau tidak dikeluarkan Perppu, kita yakini akan stagnan. Atau mungkin turun dan apa yang terjadi. Efeknya citra pemerintah di mata internasional semakin menurun dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi," sambungnya.

Tidak hanya itu, Kurnia menjelaskan, KPK nantinya tidak akan jadi institusi utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut, kata dia, terlihat pada pasal 3 UU KPK yang baru.

"Sehingga kalau pandangan secara sederhana kedudukan KPK, kepolisian dan kejaksaan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi jadi sama. Padahal mandat dari UU KPK awalnya KPK ditetapkan sebagai leading sektor untuk pemberantasan korupsi," ungkap Kunia.

Tidak hanya soal kinerja KPK, citra pemerintah Jokowi juga akan buruk jika tidak segera bersikap. Apalagi masa kerja Jokowi periode ini akan berakhir pada 14 Oktober mendatang.

"Meninggalkan jejak yang baik, dengan revisi UU KPK dengan cara menerbitkan Perppu," ungkap Kurnia.