Peningkatan nilai IDI perlu kerja sama seluruh pihak
Merdeka.com - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 sebesar 73.04 persen, tahun 2015 sebesar 72.82 persen dan menurun di tahun 2016 menjadi 70.09 persen.
Namun secara umum tingkat demokrasi Indonesia masih dalam kategori sedang. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Restuardy Daud, pada rapat koordinasi evaluasi dan pengendalian pembangunan bidang Polhukhankam di ruang SS Bappenas, Jakarta, Selasa (14/11) kemarin.
Rakor ini di hadiri Kementerian terkait di bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan yaitu Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan dan Kantor Staf Presiden.
-
Kapan deflasi di Indonesia terjadi? Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa Indonesia mengalami deflasi lagi pada bulan September 2024.
-
Bagaimana cara IDI mengukur demokrasi? IDI diukur berdasarkan 3 aspek dan 22 indikator.
-
Kapan IPM di Indonesia meningkat? Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan yang mengulas tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai provinsi di Indonesia.
-
Kenapa IDI di Kaltim meningkat? “Peningkatan angka ini, membuat Kaltim menduduki peringkat 4 nasional. Setelah sebelumnya peringkat 5 nasional,“ terang Sufian Agus.
-
Bagaimana pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun? Pertumbuhan penduduk periode 2020-2045 rata-rata sebesar 0,67 persen setiap tahun.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
Dalam rapat tersebut, Restuardy menyampaikan terkait capaian-capaian program prioritas Kemendagri, serta rencana tindak lanjut tahun 2018 dan 2019. Salah satu capaian yang disampaikan yaitu terkait pembentukan Pokja IDI yang telah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia.
Selain itu juga, upaya penguatan Pokja IDI di Provinsi terus dilakukan melalui bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi kinerja pemda dalam pengembangan demokrasi yang dikawal oleh Dirjen Polpum Kemendagri.
Selanjutnya, Bappenas mempertanyakan terkait Indeks Demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan selama dua tahun terakhir.
"Kami sangat setuju apa yang direpresentasikan ini juga harus sesuai dengan tugas fungsi K/L sesuai dengan Perpres 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga sebagai contoh Indeks Demokrasi yang punya akses kita pemerintah hanya peran DPRD dan peran birokrasi daerah di sana ada lagi indikator variabel lain misalnya peran peradilan yang independen dan peran parpol yang di luar konteks kita," tegas Restuardy.
"Ada batasan yang tidak bisa kita eksekusi langsung, artinya dalam konteks tugas fungsi ada keterbatasan. Selanjutnya akan direview kembali agar sisa waktu sebelum tahun 2019, target bisa kita selesaikan dalam 2 tahun ke depan" lanjutnya. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penurunan tingkat kepercayaan ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan Prabowo Gibran mendatang
Baca SelengkapnyaSementara dari skor khusus negara- negara Asia Tenggara, Indonesia berada pada peringkat ke-6
Baca SelengkapnyaIDI Kaltim tahun 2022 yang diukur pada tahun 2023, berhasil mendapat poin 83,58.
Baca SelengkapnyaIndeks Pembangunan Manusia Indonesia naik peringkat dari urutan 114 ke 112
Baca SelengkapnyaHadi memperbaharui sistem aduan dengan Sistem Aplikasi Aduan Pungli agar masyarakat mudah untuk melapor.
Baca SelengkapnyaSurvei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaKondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaKetua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir tidak beranjak dari angka 5 persenan.
Baca SelengkapnyaBPS sarankan hal ini untuk memperbaiki budaya antikorupsi ke depan.
Baca SelengkapnyaIndeks Persepsi Korupsi di Indonesia terus merosot.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur RI masih tertinggal dibanding Korea dan China.
Baca Selengkapnya