Penjelasan Kapolri soal kontroversi pernyataan penyidikan korban perkosaan

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan pertemuan dengan 18 organisasi yang tergabung dalam aktivis perempuan. Dalam pertemuan itu juga turut hadir Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto, Kadiv Propam Martuani Sormin Siregar, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Purwadi Arianto dan juga beberapa perwira terkait dengan penanganan perempuan dan anak.

Tito menjelaskan, dalam pertemuan itu ada dua hal yang dibahas. Pertama adalah untuk mengklarifikasi adanya berita di media sosial dan juga di media online BBC tentang pernyataannya mengenai penyidikan korban pemerkosaan.

"Kemudian yang kedua sekaligus kita berdiskusi dalam rangka untuk bagaimana perbaikan kerjasama kita kedepan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama yang terkait dengan kasus-kasus kekerasan ya," kata Tito di rumah dinas Kapolri, Jakarta Selatan, Senin (23/10).

Mantan Kapolda Metro Jaya pun menjelaskan, jika wawancara yang dilakukan selama satu jam dengan BBC itu mengenai topik terorisme, masalah konflik di Marawi, deradikalisasi, kemudian beberapa kemajuan tentang kepolisian dan ada beberapa isu-isu lainnya. Dan wawancara itu sebenarnya bukan topik mengenai masalah kekerasan atau perkosaan.

"Salah satu isu di bagian akhir sebetulnya itu di bagian akhir adalah mengenai masalah penggerebekan bahasa kasarnya, tapi sebenarnya adalah penindakan terhadap sebuah spa yang diduga didalamnya ada pihak atau kaum-kaum tertentu minoritas gay. Atau apa namanya nanti salah lagi nyebut namanya ya," jelasnya.

"Nah saya ditanyakan, kenapa itu sampai ditindak? saya menjawab bahwa ada undang-undangnya, yaitu undang-undang pornografi, kemudian apakah karena LGBT-nya? secara hukum menilik hukum yang kuat hukum nasional, tapi merupakan persoalan sosial, persoalan kebudayaan, bahkan persoalan keagamaan karena adanya larangan-larangan dari beberapa sejumlah agama yang tegas melarang itu," sambungnya.

Pada prinsipnya, polisi adalah penegak hukum dan kembali kepada hukum nasional. Meskipun tetap dalam rangka pemeliharaan ketertiban, pihaknya pun tentunya melakukan langkah-langkah pro-aktif untuk mencegah agar tak terjadi konflik, kekerasan dan lain-lain.

"Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah bahwa ada dugaan penyidik yang menanyakan hal-hal yang bersifat sangat privasi yang dianggap itu humiliated melecehkan, saya tegaskan bahwa diskusi atau tanya jawab itu digunakan dalam bahasa Inggris, berbahasa Inggris, karena ini jurnalisnya adalah dari Australia, dia menggunakan bahasa Inggris dan saya menerima dan setuju dengan bahasa itu," ujarnya.

"Kemudian diantaranya ada beberapa pertanyaan privasi tadi, saya menjawab bahwa pertanyaan-pertanyaan privasi itu, itu bisa saja ditanyakan sepanjang itu berhubungan dengan WhatsApp kasusnya untuk mengungkap motif, untuk memenuhi alat-alat bukti dan lain-lain," tambahnya.

Selain itu, jurnalis BBC pun bertanya kembali kepada mantan Kepala BNPT tersebut. Bagaimana kalau seandainya itu bukan di luar konteks pemeriksaan, tapi lebih kepada melecehkan secara pribadi. Lalu, mengatakan bahwa dirinya belum bisa menjawab, tapi dirinya akan turunkan tim untuk menanyakan kepada penyidik termasuk orang yang melaporkan.

"Nantinya, kalau memang ada laporan, tapi memang belum ada laporan, tapi sifatnya informasi saja, supaya kita tahu pasti seperti apa peristiwanya, kalau memang ada pelanggaran kita akan berikan sanksi karena kita juga memiliki sanksi dan aturan secara tegas di Polri. Kemudian saya bilang itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sangat-sangat privat yaitu juga ditanyakan, mengenai masalah mungkin intercourse persetubuhan, adanya masalah paksaan bahan ke konsen apakah ada persetujuan atas intercourse," ucapnya.

"Nah, itu bisa sampai ke pertanyaan-pertanyaan tadi yang sensitif, tapi tentunya kita melihat semua itu tidak mungkin setiap ada orang yang lagi luka ditemukan ditengah jalan diperkosa langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke kantor polisi sambil ditanya 'heh kamu bagaimana suka nggak,' oh jelas nggak lah' itu polisi memiliki trik-trik memahami psikologi," sambungnya.

Oleh karena itu, dalam kasus perkosaan pihaknya mempunyai polisi khusus untuk perempuan dan anak yaitu unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Yang di mana ini sudah dilakukan dari tingkat Mabes Polri, Polda, sampai ke Polres-polres.

"Tahun 2014 direkrut 7.000 Polwan hanya untuk mengisi unit PPA di Polsek-polsek ini, tujuannya untuk menangani kasus-kasus perempuan dan anak, jadi ini membuktikan bahwa Polri sangat konsen masalah ini terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat konsen," tuturnya.

Jika nantinya dalam pemeriksaan adanya pertanyaan yang bersifat privasi, nantinya para Polwan yang sudah terlatih ini yang akan bertanya kepada para korban atau pelaku. Tapi, para Polwan ini kapan dia harus mengajukan pertanyaan itu dan apakah dia perlu mengajukan pertanyaan itu.

"Yang saya katakan kan dapat, dapat itu artinya dapat ditanya hal-hal yang bersifat privasi sepanjang kepentingan adalah mengungkap motif dan mengungkap alat bukti, yang kalau kita nggak tanya justru tersangkanya tadi bisa-bisa lolos gitu, misalnya tersangkanya mengatakan 'pak itu juga suka, karena dia pacar saya, blablabla' bisa saja orang pacaran mungkin suka tapi kesekian kali dia nggak suka, dipaksa," ujarnya.

"Itu bisa masuk klasifikasi pemerkosaan juga sebetulnya untuk insiden yang terakhir itu mungkin, insiden yang lain mungkin tidak. nah ini kalau enggak pinter-pinter polisinya dan tidak berusaha membuktikan unsur itu, tersangkanya bisa lepas, tapi tentunya cara menanyanya sangat tergantung situasional, bisa muter dulu dia, tapi ada juga korban yang bisa blak-blakan bicaranya," sambungnya.

Namun, jika korban atau perempuan tersebut sensitif atau psikologinya sangat tak stabil, maka pihaknya akan menunggu sampai stabil. Setelah itu, Polwan yang menangani dengan segala kedekatannya berempati sehingga begitu dia bicara mau terus terang.

"Itu kan hati-hati bicaranya jangan sampai menambah trauma yang bersangkutan, nah ini sebetulnya yang mau saya jelaskan sehingga jangan sampai nanti dianggap bahwa apa yang disampaikan di media online itu menggambarkan bahwa seolah-olah saya selaku Kapolri tidak peduli kepada korban perkosaan dan lain-lain," katanya.

"Saya sangat peduli dan saya sangat mendorong pembentukan unit PPA baru bahkan tadi saya akan mengeluarkan TR telegram ya, yang berisi perintah dan arahan kepada seluruh wilayah agar lebih konsen dalam menangani masalah perempuan dan anak," sambungnya.

Tito pun mengaku akan membuatkan standar operating procedure oleh Kabareskim, bagaimana agar standar penanganan perempuan dan anak di seluruh Indonesia, di Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek itu semua sama. Kemudian pihaknya juga akan menambah pelatihan-pelatihan baik oleh mitra-mitra maupun juga oleh anggaran Polri sendiri.

"Ternyata saya baru temukan tadi kita memiliki anggaran di SPN-SPN untuk pelatihan Polwan-polwan. Nah ini juga sama nanti saya akan membuat arahan perintah kepada SPN untuk melaksanakannya dan membuat laporan. Jadi intinya bahwa sekali lagi, saya selaku Kapolri sangat peduli mengenai masalah perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu, kita akan terus tingkatkan, karena memang negara Indonesia negara yang besar dan mayoritasnya didominasi oleh wanita," tandasnya.