Penurunan Tarif PCR Sudah Melalui Evaluasi BPKP
Merdeka.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) sudah melakukan evaluasi terkait batasan tarif tertinggi tes polymerase chain reaction (PCR). Mengacu proses evaluasi tersebut, maka pemerintah resmi menurunkan batas tarif tertinggi PCR untuk Jawa-Bali Rp495 ribu dan luar Jawa-Bali Rp525 ribu.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam-PMK, Iwan Taufik Purwanto, penetapan tarif tersebut berdasarkan surat permohonan JP.02.03/I/2841/2021 dari Kementerian Kesehatan, pada 13 Agustus 2021. Serta merujuk pada surat BPKP sebelumnya pada bulan September 2020 lalu tentang masukan standar biaya uji usap (tes pcr).
"Hasil perhitungan kami sudah disampaikan Kemenkes melalui surat Kemenkes melalui surat Nomor 606, tanggal 14 Agustus 2021 dan diharapkan menjadi pertimbangan Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut," kata Iwan saat konferensi pers virtual, Senin(16/8).
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Siapa yang melakukan penelitian tentang penanganan Covid-19 oleh polisi? Disertasi yang berjudul 'Evaluasi Kebijakan Operasi Aman Nusa II dalam Penanganan Covid-19 oleh Polrestabes Bandung,' karya Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung, menyoroti peran kritis Polri dalam mengimplementasikan strategi efektif yang mengintegrasikan keamanan dan kesehatan publik.
-
Siapa yang memberikan tanggapan mengenai PCR? Setelah mendengar pernyataan itu, epidemiolog Dicky Budiman memberikan tanggapan, khususnya mengenai penggunaan tes PCR. Dicky menjelaskan bahwa PCR merupakan metode yang digunakan untuk menggandakan materi genetik, baik DNA maupun RNA, dari sampel agar dapat dianalisis dengan lebih efektif.
Dia menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi berdasarkan kondisi yang diperoleh dari hasil audit BPKP selama ini terkait pelaksanaan PCR tes yang dilakukan BNPB, Kemenkes dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, evaluasi tersebut juga berdasarkan dari E-katalog, maupun dari informasi lainnya.
"Beberapa yang kami sampaikan sudah diinformasikan melalui surat kami, dan diharapkan jadi pertimbangan Menkes untuk menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Bapak presiden," pungkasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo(Jokowi) memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar biaya tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) diturunkan menjadi Rp 450.000-550.000. Perintah tersebut seiring keluhan masyarakat terkait harga tes PCR yang hingga saat ini masih terbilang mahal.
"Iya salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah menurunkan tes PCR, dan saya sudah berbicara dengan menteri kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR di kisaran Rp450.000-550.000," kata Jokowi dalam akun youtube sekretariat presiden, Minggu(15/8).
Selain itu Jokowi juga meminta agar hasil tes PCR dikeluarkan secepatnya. Maksimal 1x24 jam, bisa diketahui hasilnya.
"Selain itu saya minta agar tes PCR diketahui hasilnya maksimal 1x24 jam, kita butuh kecepatan," ungkapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembayaran jasa EO disebut tidak didukung dengan bukti yang memadai, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca SelengkapnyaPihaknya menegaskan bahwa seluruh proses seleksi CPNS BPKP dilakukan dengan prinsip transparansi, integritas, dan tanpa pungutan biaya apapun.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaSepanjang tahun 2020 hingga 2024 ada Rp78,68 triliun uang negara yang diselamatkan.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaKetua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan evaluasi demi penyempurnaan PPDB.
Baca SelengkapnyaKontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya