Perantau Dianggap Kelompok yang Rentan Tak Dapat Bansos
Merdeka.com - Direktur Semeru Research Institute Widjajanti Isdijoso mengatakan, ada satu kelompok masyarakat yang rentan tidak mendapatkan bantuan sosial. Kelompok masyarakat yang dia maksud, yakni para pekerja migran (perantau).
Hal tersebut, bisa saja terjadi jika melihat penyaluran bansos yang dilakukan saat ini didasarkan pada kartu keluarga (KK). "Dalam konteks krisis ini karena kita menggunakan KK. Semua bantuan disalurkan ke KK. Kemudian ini disinkronkan dengan Dukcapil dan sebagainya ada kemungkinan satu segmen yang akan luput, yaitu orang-orang pekerja migran yang bukan penduduk di situ. Dan dia di situ sendiri, tidak bersama keluarga,” kata dia, dalam diskusi virtual ‘Ngobrol Tempo’, Kamis (30/4).
Kekhawatiran tersebut bukannya tanpa dasar. Jika menilik pengalaman krisis yang terjadi pada tahun 2008 lalu, kelompok pekerja migran memang rentan tidak mendapatkan bansos dari pemerintah.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa itu Bansos PKH? Berbagai jenis bantuan sosial, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), akan tetap dilanjutkan.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Bagaimana cara pemerintah bagikan bansos? Menko PMK juga menyarankan Kemensos memberikan pembinaan untuk korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
"Ini yang sebetulnya ketika di krisis tahun 2008-2009 ini pengamatan kami, kami lakukan studi di Bekasi ini terjadi karena mereka itu bantuan-bantuan yang selama ini dilakukan kebanyakan untuk penduduk lokal. Sedangkan mereka itu ternyata kehilangan pekerjaan," ujar dia.
"Ini yang, saya tidak tahu ini seharusnya di-cover sama siapa. Kayaknya di-cover dari yang koordinasi dengan CSR, BAZNAS. Ini sistem yang harus kita pikirkan ke depan untuk antisipasi bencana ekonomi seperti ini," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI akan Beri Bansos ke Warga Pendatang Ber-KTP Jakarta, Apa Syaratnya?
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaSatu keluarga berjumlah enam orang yang merupakan pengungsi Rohingya mendatangi Kantor Disdukcapil Makassar untuk mengajukan pembuatan KK dan KTP.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo menanyakan penyebab pembagian Bansos 2023 mundur
Baca SelengkapnyaWarga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaPengamat Ekonomi INDEF Nailul Huda mengatakan, bansos menjaga daya beli masyarakat kelas miskin
Baca SelengkapnyaPadahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.
Baca Selengkapnya